News . 26/07/2026, 15:14 WIB
Penulis : Lina | Editor : Lina
jogja.fin.co.id - Fenomena ketimpangan lingkungan masih terjadi secara nyata di berbagai wilayah Indonesia. Kelompok masyarakat tertentu menikmati akses air bersih dan udara sehat, sementara warga di pemukiman kumuh harus menghadapi air kotor serta suhu udara yang kian panas.
Suhu panas tersebut salah satunya terpicu oleh penggunaan pendingin udara dari gedung-gedung bertingkat. Kondisi ini memperlihatkan kaitan erat antara krisis sosial dan bencana ekologis.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menilai indikator lingkungan seperti sanitasi harus dimasukkan ke dalam studi pembangunan sosial. Selama ini data lingkungan sering kali terputus dan tidak dihubungkan dengan permasalahan sosial warga.
“Pembangunan sosial merupakan jembatan penting antara pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan,” tegas Jumhur saat menyampaikan pidato pada Kongres IV APSI di Auditorium Fisipol Universitas Gadjah Mada, Jumat 24 Juli 2026.
Ia mencontohkan data ketersediaan air bersih yang jarang dikaitkan langsung dengan tingkat penyakit, produktivitas pertanian, maupun dinamika sosial di masyarakat.
Jumhur turut mengkritik pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penilaian evaluasi tersebut dinilai masih terlalu berfokus pada fisik tanpa mempertimbangkan persiapan sosial warga setempat.
"Jadi Amdal kalau bisa dimasukkan juga indikator integrasi sosial dan persiapan sosial. Bukan hanya soal berapa meter jarak industri dari tempat pemukiman," ujar Jumhur.
Selain persoalan sosial, pemerintah dihadapkan pada tantangan pembiayaan mitigasi perubahan iklim.
Indonesia membutuhkan dana mencapai 470 miliar dolar AS atau setara Rp7.000 hingga Rp8.000 triliun untuk menurunkan emisi sesuai target kontribusi nasional hingga 2030.
Untuk menutupi keterbatasan anggaran negara, skema perdagangan karbon dinilai menjadi instrumen potensial untuk mendanai upaya penanganan krisis iklim tersebut.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media