Minta ASN Golongan IV Jadi Teladan, Bupati Sleman: Pintu Saya Selalu Terbuka untuk Diskusi
Bupati Sleman Harda Kiswaya saat menyerahkan SK kenaikan pangkat ASN Golongan IV di aula MPP Sleman.Foto:diskominfo
jogja.fin.co.id - Bupati Sleman Harda Kiswaya mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang naik ke Golongan IV agar menjaga integritas dan profesionalisme kerja. Pejabat yang telah mencapai jenjang tersebut dinilai memikul tanggung jawab moral serta kepemimpinan yang lebih besar.
Pesan tersebut disampaikan Harda saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Golongan IV Periode 1 Agustus 2026 di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, Senin 24 Agustus 2026. Penyerahan SK ini diikuti oleh 45 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Harda menegaskan, posisi Golongan IV menuntut sikap keteladanan, baik di lingkungan birokrasi maupun di tengah masyarakat. Ia meminta para penerima SK mengoptimalkan waktu kerja untuk membenahi kualitas pelayanan publik.
"Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat Sleman. Pintu saya juga selalu terbuka untuk diajak diskusi kapan saja jika ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama," kata Harda.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Wildan Solichin melaporkan, 45 penerima SK tersebut terdiri dari 11 pegawai golongan IV/a dan IV/b, serta 34 pegawai golongan IV/c.
Berdasarkan jenis jabatannya, penerima kenaikan pangkat periode ini didominasi oleh jalur fungsional sebanyak 37 orang. Sementara delapan orang sisanya merupakan pejabat pilihan struktural.
Sektor pendidikan menjadi penyumbang terbanyak penyesuaian pangkat kali ini. Dari total penerima, 34 ASN berasal dari Dinas Pendidikan.
Sisa penerima tersebar di sejumlah instansi teknis, meliputi Dinas Kesehatan dua orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dua orang, serta RSUD Sleman dan RSUD Prambanan masing-masing satu orang.
Penyesuaian pangkat juga mencakup pegawai di Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, serta Dinas Sosial.
