Cegah Pelanggaran Hukum, Pemkab Sleman Gandeng Kejari Kawal Ketat Proyek Pembangunan

jogja.fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Sleman memperketat pengawasan seluruh program pembangunan daerah. Bahkan untuk memastikan pelaksanaan proyek bebas dari pelanggaran hukum dan penyimpangan anggaran, Sleman menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari).

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara Pemkab dan Kejari Sleman di Aula Lantai III Kantor Kejari Sleman, Rabu 26 Agustus 2026.

Bupati Sleman Harda Kiswaya memimpin langsung rombongan. Kedatangan mereka diterima Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Dinar Kripsiaji.

Harda mengatakan kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi bagian vital. Kehadiran kejaksaan memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan tertib dan patuh aturan.

“Kolaborasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga berbagai program dan kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum,” kata Harda.

Harda menekankan pengawasan proyek tidak fokus pada penindakan, melainkan mendorong pendekatan preventif sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.

Komunikasi berkala antara instansi dinilai mampu memetakan potensi risiko hukum lebih awal.

“Harapannya, komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Sleman dan Kejari Sleman semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kajari Sleman Dinar Kripsiaji menyambut positif koordinasi intensif dari Pemkab Sleman. Ia menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendampingi tata kelola pemerintahan daerah.

Dinar menyebut sinergi kelembagaan menjadi pondasi penting menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Sleman.

"Saya mohon kerjasama dan dukungan dari bapak ibu semua. Hal ini tidak hanya untuk saya pribadi, namun juga untuk Pemerintah Kabupaten Sleman," ujar Dinar.