Setop Tambang Pasir Merapi, Sultan HB X Andalkan Sentra Kopi untuk Tekan Emisi Karbon di DIY

jogja.fin.co.id - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menghentikan total aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi.

Kebijakan tegas ini untuk memulihkan ekosistem sekaligus menekan laju emisi karbon karena ketersediaan lahan di daerah terbatas.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, kebijakan lingkungan di daerahnya diarahkan untuk mengatasi akar masalah tanpa menimbulkan kerusakan baru. Pemerintah daerah juga menyoroti kawasan yang rawan eksploitasi untuk menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lebih luas.

"Ya, kalau kami di sini punya keterbatasan ya karena wilayahnya relatif kecil, sehingga kami bicaranya tidak merusak lingkungan lebih dulu saja," kata Sri Sultan di Hotel Phoenix, Yogyakarta, Kamis 24 September 2026.

Perubahan kebijakan paling nyata terlihat di kawasan lereng Gunung Merapi. Aktivitas penambangan pasir yang sebelumnya masif kini dihentikan total tanpa kompromi.

Pemerintah mengarahkan warga setempat beralih profesi ke sektor pertanian produktif yang ramah lingkungan.

"Seperti di Merapi dulu digali untuk diambil pasirnya, saya tutup semua, dengan dasar gunung kembali ke gunung, sehingga tidak ada lagi sekarang penambangan," ujar Sultan.

Sebagai pengganti tambang, kawasan tersebut kini dipadati tanaman kopi. Alih fungsi lahan ini berjalan efektif mengalihkan sumber penghidupan warga sekaligus memulihkan kondisi alam secara bertahap.

"Yang ada sekarang saya tanami kopi semua, bagi mereka yang tinggal di sekitar Merapi biar beralih dari nambang ke produk kopi," tambahnya.

Penerapan instrumen ekonomi karbon menuntut proses panjang dan kesabaran tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Edukasi publik tidak bisa instan karena menyangkut perubahan pola pikir warga sehari-hari.

Sultan menilai pelestarian alam saat ini merupakan bentuk investasi nyata bagi generasi penerus. Perlindungan ekosistem menjamin anak cucu tetap menikmati kondisi lingkungan yang aman dan layak huni di masa mendatang.

"Karena memberikan kesadaran pada publik itu perlu waktu, perlu kesabaran gitu, tidak mudah. Ya kita jaga saja alam ini untuk tetap seperti tadi saya sampaikan gitu. Anak cucunya tetap bisa menikmati keselamatan dengan alam yang sama," jelas Sultan.

Pengembangan instrumen ekonomi karbon di daerah harus berorientasi pada perubahan faktual di lapangan. Pasar karbon perlu berjalan searah dengan upaya riil meredam emisi dari sumbernya.

Pemerintah pusat dan daerah didorong memperkuat efisiensi energi, mengadopsi teknologi bersih, memperbaiki lini produksi, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.