Bantah Isu Pajak Warteg, Tukang Cukur dan Pijat, Sri Sultan: Bukan Zaman VOC!

jogja.fin.co.id - Wacana penarikan pajak untuk pelaku ekonomi kecil seperti tukang cukur, pemilik warteg, hingga tukang pijat memicu reaksi keras dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menerapkan kebijakan pemungutan pajak secara membabi buta tanpa melihat kondisi riil rakyat di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Raja Keraton Yogyakarta ini usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, Rabu 4 November 2026. Sultan menilai pemerintah harus tetap proporsional dan tidak menyamaratakan semua aktivitas usaha informal sebagai objek pajak.

Sultan menyinggung pola pemungutan serba dipajaki mirip praktik masa kolonial. Kebijakan pajak menurutnya wajib mempertimbangkan beban hidup masyarakat yang saat ini sama-sama sedang sulit.

"Yang proporsional saja. Dudu VOC, ya kan. Nek VOC kabeh dipajeki (bukan VOC, kalau VOC semua dipajaki)," kata Sri Sultan di Gedung DPRD DIY.

Sultan menekankan bahaya jika logika pemajakan dipaksakan ke seluruh sektor usaha kecil. Aktivitas jasa sederhana seperti buruh angkut barang pun nantinya bisa ikut kena pungutan jika pemerintah kehilangan kontrol proporsionalitas.

"Tidak mesti semuanya naik. Podo-podo le rekasa (sama-sama sedang susah)," tambah Sultan.

Isu pemajakan sektor informal ini menggelinding usai Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung pajak dari potensi jasa pangkas rambut hingga tukang pijat.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin 2 November 2026.

Pemerintah pusat melalui Menteri UMKM Maman Abdurrahman langsung meluruskan kesalahpahaman tersebut. Maman memastikan pelaku usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bebas dari Pajak Penghasilan (PPh).

Ketentuan ambang batas omzet tersebut membuat mayoritas pedagang warteg, pangkas rambut skala kecil, serta tukang pijat tradisional tetap aman dari kewajiban PPh. Pemungutan pajak tetap mengacu pada aturan hukum perpajakan yang berlaku bagi sektor UMKM.