Wacana E-Wallet Umrah Menuai Perdebatan, AMPHURI Khawatir Bebani Pengusaha Travel

Pihaknya mempertanyakan apakah skema ini murni menjadi solusi perlindungan atau justru menjadi beban baru bagi keberlangsungan usaha.

Desak Keterlibatan Swasta dalam Aturan Turunan

Mengingat dampak operasional yang besar, AMPHURI mengeluarkan rekomendasi resmi agar Kementerian Haji dan Umrah tidak berjalan sendiri dalam merumuskan kebijakan teknis. Asosiasi mendesak pemerintah melibatkan para pelaku industri secara aktif dalam menyusun setiap regulasi turunan dari UU Nomor 14 Tahun 2025.

Langkah partisipatif ini dinilai penting agar setiap keputusan yang keluar tetap berpihak pada pertumbuhan ekonomi keummatan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antara regulator dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar iklim usaha travel umrah tetap sehat serta kompetitif.

"AMPHURI berharap Pemerintah selalu melibatkan asosiasi pelaku usaha haji dan umrah dalam penyusunan regulasi," tegas Firman.

Harapan tersebut ia sampaikan demi terwujudnya keselarasan visi dalam membangun ekosistem haji dan umrah nasional yang kokoh di masa mendatang.

Selain membahas aspek finansial digital, Mukernas bertema “Kokoh Berlabuh, Tangguh Menempuh” ini juga mengintegrasikan kegiatan AMPHURI International Business Forum (AIBF) 2026.

Forum bisnis internasional tersebut diikuti oleh puluhan mitra strategis sektor akomodasi dan transportasi dari Arab Saudi, Turki, hingga Mesir.

Di akhir sesi pembukaan, asosiasi turut menyerahkan penghargaan AMPHURI Award kepada TV One dan VOI.com atas kontribusi aktif jurnalisme dalam mengawal ekosistem haji dan umrah tanah air.

Baca Juga

• Damkarmat Yogyakarta Tegaskan Layanan Darurat Tetap Prioritas Meski Biaya Operasional Naik
• Anggaran BBM Hanya Cukup Sampai September, Damkarmat Yogyakarta Mulai Selektif Layanan