BPBD Bantul Larang Bantuan Air Bersih Dipakai Cuci Motor

jogja.fin.co.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menerapkan aturan ketat dalam penyaluran bantuan air bersih pada musim kemarau ini. Instansi itu melarang keras masyarakat menggunakan air subsidi pemerintah untuk keperluan nonprimer, termasuk mencuci kendaraan roda dua maupun pemeliharaan hewan ternak.

Aturan ketat ini diterapkan menyusul krisis air bersih di sejumlah titik akibat penurunan drastis debit sumur bor warga. Dampaknya, pompa air milik masyarakat mengalami kendala teknis dan gagal beroperasi.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin mengatakan, pasokan air yang dikirimkan oleh pemerintah daerah wajib diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar.

"Nanti ketika terjadi dropping air, itu hanya untuk kebutuhan konsumsi air minum sebagai prioritas pertama," ujar Mujahid pada Kamis 25 Juni 2026.

Setelah kebutuhan konsumsi terpenuhi, masyarakat baru diizinkan menggunakan sisa air bantuan tersebut untuk keperluan mandi.

Menurut Mujahid, prinsip utama dari bantuan ini adalah menyelamatkan warga dari ancaman kelangkaan air konsumsi, bukan untuk mendukung aktivitas sekunder yang menghabiskan banyak volume air.

Distribusi logistik air bersih di Bantul sendiri sudah mulai bergerak. BPBD mencatat wilayah pertama yang mendapatkan pasokan bantuan adalah Dusun Loputih, yang berada di wilayah Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo.

Penyaluran perdana ke kawasan tersebut telah rampung dilaksanakan pada Senin 22 Juni 2026 lalu. Dalam operasi awal tersebut, petugas menyasar ratusan warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian.

"Di Loputih, Dlingo, sudah dilakukan dropping air untuk 200 jiwa pada Senin kemarin," kata Mujahid.

Bersamaan dengan penyaluran tersebut, personel lapangan diperintahkan memperkuat sosialisasi penghematan air.

Baca Juga

• BPBD Bantul Larang Bantuan Air Bersih Dipakai Cuci Motor
• Kasus Daycare Little Aresha Jadi Atensi Nasional, Kejari dan Kejati DIY Bentuk Tim JPU Gabungan

Petugas memberikan edukasi langsung mengenai tata cara pembagian prioritas penggunaan air di tingkat rumah tangga agar cadangan yang dikirimkan tidak cepat habis.

Selain fokus pada distribusi di Kapanewon Dlingo, BPBD Bantul saat ini tengah menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Ini dilakukan \setelah munculnya aduan dari masyarakat mengenai indikasi kekeringan di tiga area berbeda.

Tiga wilayah yang kini masuk dalam radar pemantauan tersebut meliputi kawasan Semuten di Kapanewon Dlingo, serta area perbukitan di Sriharjo dan Selopamioro.

Ketiga daerah ini tercatat memiliki rekam jejak sebagai wilayah langganan krisis air bersih setiap kali musim kemarau melanda Kabupaten Bantul dalam beberapa tahun terakhir.

Mujahid menjelaskan, laporan yang masuk sejauh ini baru berasal dari komunikasi lisan warga dan belum diperkuat oleh surat atau dokumen resmi dari masing-masing pemerintah kalurahan setempat. Oleh karena itu, pengecekan langsung ke lokasi menjadi instrumen penting sebelum armada tangki dikirimkan.