News

Ruang Sidang DPRD DIY Geger! Foto Wapres Gibran Dicopot Paksa Massa

Ruang sidang DPRD DIY geger usai puluhan massa Forum Kebangsaan DIY mendadak menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai audiensi.

Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
Ruang Sidang DPRD DIY Geger! Foto Wapres Gibran Dicopot Paksa Massa
Suasana ruang sidang DPRD DIY saat puluhan massa Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Foto:tangkapan layarIG

jogja.fin.co.id - Suasana tenang di ruang sidang DPRD DIY mendadak pecah pada Rabu, 4 November 2026. Puluhan anggota Forum Kebangsaan DIY nekat merangsek dan menurunkan foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruangan usai berdiskusi dengan sejumlah anggota dewan.

Pencopotan bingkai foto orang nomor dua di Indonesia tersebut memicu kegaduhan di area gedung wakil rakyat. Aksi ini sengaja dilakukan massa sebagai bentuk protes terbuka dan pesan tegas atas desakan pemakzulan Gibran dari jabatannya.

Pangkal kegaduhan di gedung legislatif ini bermula dari audiensi terkait keraguan publik atas keabsahan dokumen pendidikan para pejabat negara. Massa mendatangi ruang sidang untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, mengatakan aksi pencopotan foto tersebut berakar dari ketidakpuasan warga atas penyelesaian kasus ini.

"Seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin di hadapan para wakil rakyat di lokasi kejadian.

Chirzin membeberkan keyakinannya bahwa fisik ijazah asli Jokowi tidak pernah ada. Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap menghormati dan menunggu proses persidangan yang hingga kini masih berlangsung.

Aksi penurunan foto Wapres tersebut diharapkan menjadi alarm keras bagi jajaran DPRD DIY. Forum Kebangsaan DIY mendesak pimpinan dewan segera meneruskan kegelisahan warga Yogyakarta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain ke istana, mereka menuntut DPR RI di Senayan mengambil sikap resmi atas desakan pemakzulan tersebut. Massa memperingatkan lembaga legislatif pusat agar tidak mendiamkan suara dari daerah jika tidak ingin dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat.

Berita Terkait