Kunci Izin Tata Ruang 3 Dekade, DPRD Sleman Dorong Pengesahan Raperda RPPLH

jogja.fin.co.id - Pesatnya laju pembangunan fisik di Kabupaten Sleman memicu kebutuhan regulasi ketat terkait daya dukung lingkungan.

DPRD Kabupaten Sleman merespons kondisi tersebut dengan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2026–2056.

Penyusunan Raperda RPPLH ini menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.

Regulasi jangka panjang ini disiapkan sebagai pijakan legal dalam memetakan pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem daerah.

Ketua Pansus RPPLH DPRD Sleman, F. Bambang Sigit Sulaksana, S.T., mengatakan fungsi wilayah Sleman sebagai daerah tangkapan air harus dipertahankan.

Tanpa kontrol tata ruang, air hujan berisiko terbuang ke laut tanpa meresap ke dalam bumi.

"Melalui pedoman ini, kami ingin memastikan pertumbuhan wilayah tetap berjalan beriringan dengan kelestarian ekologis bagi generasi mendatang," kata Bambang, Senin 9 November 2026.

Ia menambahkan, penataan ini mendesak dilakukan sebelum alih fungsi lahan di kawasan resapan semakin sulit dikendalikan.

Perketat Air Tanah dan Proyeksi Industri AI

Dalam draf Raperda berdurasi 30 tahun ini, Pansus mengatur pengendalian pemanfaatan air tanah bagi kegiatan komersial. Pelaku usaha bakal diwajibkan memanfaatkan pasokan air perpipaan melalui PDAM maupun skema investasi swasta.

Regulasi ini juga mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan, seperti industri berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Fasilitas teknologi tinggi tersebut diprediksi membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar untuk sistem pendingin.

Namun Bambang juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi modern tidak mengabaikan pasokan air warga.

Ketersediaan air bersih menurutnya wajib diamankan sejak awal agar tidak menimbulkan krisis di kemudian hari.