Raperda RPPLH Resmi Disiapkan, DPRD Sleman Ungkap Strategi Jaga Lingkungan Tanpa Matikan Ekonomi
Pansus Raperda RPPLH DPRD Sleman merancang cetak biru perlindungan lingkungan 30 tahun ke depan. Simak strategi mengawal tata ruang dan ekologi tanpa mematikan ekonomi.
Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
jogja.fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Sleman bersama legislatif menyiapkan cetak biru tata kelola ekologi jangka panjang melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2026-2056.
Regulasi ini dirancang untuk menjawab ancaman nyata kerusakan alam tanpa mematikan laju investasi dan pariwisata daerah.
Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, mengatakan naskah akademik memetakan tiga isu paling mendesak di bumi Sembada saat ini, yakni air, sampah, dan emisi gas rumah kaca.
"Naskah Akademik PSLH UGM memetakan tujuh isu pokok. Tiga isu paling mendesak menyangkut air, sampah, dan emisi," ujar Bambang Sigit Sulaksono, Selasa 10 November 2026.
Baca Juga
Bambang memaparkan data rinci terkait tekanan ekologis tersebut. Sebanyak 302.295 rumah tangga masih bergantung pada sumur, sementara layanan PDAM baru menjangkau 49.141 rumah tangga.
Pemanfaatan air tanah di Gamping bahkan telah mencapai 78,8 persen. Data DPUPKP mencatat 12 dari 373 mata air kini sudah tidak berfungsi.
Persoalan sampah juga menjadi sorotan serius. Sekitar 76 persen sampah belum terkelola pada 2024 dengan tingkat daur ulang baru berada di angka 24,05 persen. Adapun emisi gas rumah kaca tercatat menyentuh 2.492,02 Gg CO₂e.
Penyusunan regulasi ini juga merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 yang mewajibkan kabupaten menetapkan RPPLH melalui peraturan daerah.
Strategi Raperda "Bertaring" Tanpa Matikan Ekonomi
Menjawab tantangan alih fungsi lahan di kawasan utara akibat geliat pembangunan, Bambang secara terbuka menyebut bahwa dokumen ini murni produk perencanaan.
Baca Juga
Dua puluh pasal di dalamnya tidak memuat bab sanksi langsung. Kekuatan regulasi ini bekerja melalui sistem integrasi kebijakan.
"Bab IV mewajibkan RPPLH menjadi acuan RPJPD, RPJMD, KLHS, RTRW, dan rencana sektoral. Artinya, izin dan program yang bertentangan dengan RPPLH bisa ditolak lewat dokumen-dokumen tersebut," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Sejumlah perangkat penunjang turut dipertajam. Perda RTRW Nomor 13 Tahun 2021 mewajibkan konsep zero delta Q serta sumur resapan di kawasan sabuk utara.
Selain itu, Perda Nomor 6 Tahun 2020 telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 18.482,04 hektare.
Roda perekonomian dipastikan tetap berputar melalui pendekatan bertahap. Kewajiban air perpipaan bagi sektor komersial disesuaikan dengan ketersediaan jaringan.
