Imbas Proyek Strategis Nasional, Perda RTRW Sleman Resmi Direvisi
Pemerintah Kabupaten Sleman merevisi total Perda RTRW Nomor 13 Tahun 2021 yang telah berumur lima tahun guna mengakomodasi Proyek Strategis Nasional.
Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
jogja.fin.co.id - Usia Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 memasuki babak evaluasi akhir.
Pemerintah kabupaten memutuskan melakukan perombakan total karena regulasi tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dengan dinamika pembangunan di lapangan.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP, mengatakan peninjauan kembali dapat dilakukan setelah regulasi berjalan selama lima tahun.
Hasil evaluasi menunjukkan struktur tata ruang daerah memerlukan revisi menyeluruh.
Baca Juga
"Dalam proses peninjauan kemarin, tata ruang Kabupaten Sleman dinilai perlu direvisi, bukan hanya berubah sebagian, karena ada Proyek Strategis Nasional," kata Dona saat jumpa pers di Sleman, Rabu 11 November 2026.
Revisi total ini tidak terlepas dari masuknya sejumlah program skala nasional di wilayah Sleman. Pemerintah pusat dan daerah harus menyesuaikan koridor spasial untuk pembangunan infrastruktur masif.
Beberapa proyek besar yang mendasari perubahan aturan itu meliputi pembangunan jalan tol, program perumahan rakyat, proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), hingga pengembangan kawasan pertanian darat atau food estate.
"Ada jalan tol, perumahan rakyat, KPBU, dan yang baru ini ada kebijakan strategis nasional terkait penanaman modal PMDN serta PMA," ujarnya.
Draf materi teknis revisi RTRW tersebut disusun untuk membawa Kabupaten Sleman memiliki daya saing tinggi dengan tetap berpijak pada tiga pilar utama.
Pilar tersebut mencakup sektor pendidikan, penguatan pertanian modern, serta penataan kawasan perkotaan.
Baca Juga
Saat ini, dokumen draf perombakan tata ruang ini dibawa ke tingkat pusat untuk menjalani uji substansi. Pemerintah daerah melibatkan tim terpadu dari kementerian sektoral untuk memastikan keselarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional.
"Draf sudah kami susun dan dibawa ke kementerian untuk diuji di depan 14 kementerian sektoral," pungkas Dona.
