News

Jangan Cuma Tuntut Medali, DPRD Sleman Siapkan Payung Hukum Kesejahteraan Pelaku Olahraga

DPRD Sleman menggodok Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan. Regulasi baru ini menyiapkan jaminan BPJS, beasiswa, hingga penghargaan berkelanjutan bagi atlet.

Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
Jangan Cuma Tuntut Medali, DPRD Sleman Siapkan Payung Hukum Kesejahteraan Pelaku Olahraga
Ilustrasi Gedung DPRD Sleman tempat wakil rakyat memperjuangan masa depan para pelaku olahraga.Foto:IST/IG

jogja.fin.co.id - Prestasi gemilang seorang atlet di arena pertandingan sering kali tidak sejalan dengan kepastian jaminan hidup setelah mereka pensiun.

Kesenjangan antara tuntutan untuk terus berprestasi dan minimnya perlindungan risiko fisik inilah yang mendasari perombakan regulasi olahraga di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama legislatif tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Regulasi ini disiapkan untuk menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2019 guna menyesuaikan dinamika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Ketua Pansus Raperda Keolahragaan DPRD Sleman, Wahyudi Kurniawan, S.IP., M.A.P., mengatakan arah kebijakan baru tidak boleh sekadar berfokus pada pembangunan fisik maupun bonus seremonial semata.

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam melindungi para penggerak sektor keolahragaan.

"Prinsipnya, jangan sampai kita hanya menuntut atlet berprestasi, tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi," ujar Wahyudi, Senin 9 November 2026.

Tiga Bentuk Perlindungan Konkret

Pansus DPRD Sleman merumuskan tiga poin perlindungan nyata yang wajib masuk ke dalam pasal-pasal Raperda.

Aspek pertama berkaitan langsung dengan jaminan sosial dan keselamatan kerja di lapangan.

Pemerintah daerah didorong memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet dan pelaku olahraga.

Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) sesuai ketentuan.

Poin kedua menyangkut jaminan masa depan jangka panjang. Para atlet dan pelatih disiapkan akses beasiswa pendidikan, peningkatan keterampilan, serta fasilitas kesejahteraan setelah masa produktif bertanding berakhir.

Adapun poin ketiga menitikberatkan pada bentuk apresiasi yang berkelanjutan. Penghargaan tidak lagi berhenti pada bonus sesaat saat juara, melainkan apresiasi konsisten kepada klub dan pembina yang melahirkan bibit unggul.

"Karena itu, saya mendorong agar Raperda ini tidak hanya mengatur pembinaan dan pembangunan fasilitas olahraga, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan, jaminan sosial, penghargaan, dan masa depan bagi atlet serta seluruh pelaku olahraga di Kabupaten Sleman," tegas anggota Komisi A dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sleman ini.

Berita Terkait