News

Kawal Kualitas Lingkungan Hidup, DPRD Sleman Siapkan Empat Lapis Kontrol dalam Raperda RPPLH

Pansus DPRD Sleman menyiapkan empat lapis kontrol dalam Raperda RPPLH 2026-2056. Mekanisme ini dirancang untuk mengawal kualitas lingkungan hidup dan target IKLH.

Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
Kawal Kualitas Lingkungan Hidup, DPRD Sleman Siapkan Empat Lapis  Kontrol dalam Raperda RPPLH
Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Sleman Bambang Sigit Sulaksono saat memberikan penjelasan mengenai rancangan empat lapis kontrol lingkungan hidup.Foto:dok.DPRDSleman

jogja.fin.co.id - Pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Sleman memicu tekanan berat terhadap daya dukung lingkungan.

Merespons kondisi tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sleman menyiapkan mekanisme pemantauan berlapis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda RPPLH) 2026–2056.

Empat lapis kontrol dirancang untuk memastikan aturan jangka panjang ini berjalan efektif di lapangan, bukan hanya dokumen di atas kertas.

Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Sleman, Bambang Sigit Sulaksono S.T, mengatakan dokumen perencanaan ini mematok target kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara terukur.

Nilai IKLH Sleman yang berada di angka 62,38 pada 2024 dipatok naik hingga menyentuh 77,86 pada 2056.

"RPPLH ini menjadi dokumen acuan 30 tahun ke depan. Supaya target IKLH tercapai dan aturan ini tidak mati suri, kita siapkan sistem pengawasan ketat melalui empat lapis kontrol," ujar Bambang, Selasa 10 November 2026.

Skema Pengawasan dan Integrasi Kebijakan

Lapis kontrol pertama berada di tingkat internal instansi dinas teknis pengelola lingkungan.

Lapis kedua melibatkan pengawasan dari jajaran inspektorat daerah.Sementara lapis ketiga menempatkan DPRD Kabupaten Sleman sebagai pengawas eksternal kebijakan publik.

Lapis keempat membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat serta lembaga swadaya lingkungan untuk ikut mengawasi keterbukaan data dan kondisi di lapangan.B

ambang menekankan Raperda RPPLH memprioritaskan integrasi kebijakan tata ruang dan kemudahan izin. Raperda ini mengikat seluruh dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Pengawasan berlapis ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan sektor industri dan pembangunan tetap berjalan selaras dengan daya dukung alam Sleman," kata Bambang.

Melalui empat lapis kontrol ini, DPRD Sleman optimistis potensi krisis air tanah dan penumpukan sampah dapat ditekan secara sistematis hingga tiga dekade mendatang.(adv)

Berita Terkait