News

Investor Butuh Kejelasan Lokasi dan Tata Ruang, DPMPTSP Sleman Kawal Syarat Dasar Izin

DPMPTSP Sleman tekankan kepastian tata ruang sebagai fondasi investasi saat penyusunan perubahan RTRW ditargetkan menjadi Perda 2027. Simak syarat dasar izin usaha.

Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
Investor Butuh Kejelasan Lokasi dan Tata Ruang, DPMPTSP Sleman Kawal Syarat Dasar Izin
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih

jogja.fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan kepastian tata ruang sebagai fondasi utama dalam menarik dan mengelola investasi.

Langkah ini berjalan seiring rencana penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 2027.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan investor membutuhkan kepastian lokasi sebelum menanamkan modal.

Hampir seluruh kegiatan usaha memerlukan lahan serta aturan pemanfaatan ruang yang jelas.

"Karena beberapa investor pasti kan akan membutuhkan lahan nggih Bapak Ibu ya, pasti," kata Triana dalam jumpa pers DPMPTSP Kabupaten Sleman, Rabu 11 November 2026.

Kesesuaian Ruang dan Syarat Dasar Izin

Menurut Triana, kejelasan lokasi membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan secara terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan perkembangan usaha tidak memicu konflik pemanfaatan ruang.

Selain rencana perubahan RTRW, pelaku usaha wajib memenuhi sejumlah persyaratan dasar. Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

DPMPTSP terus berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk mengawal pemenuhan syarat dasar tersebut. Koordinasi melibatkan instansi bidang pertanahan, lingkungan hidup, serta pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila ada beberapa investasi yang memang ada kendala, kemudian bagaimana kita memberikan solusi terhadap kendala-kendala itu," ujar Triana.

Arah Investasi dan Layanan Terpadu

Wilayah Sleman terbagi atas kawasan perkotaan dan perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, pertanian, serta kawasan lindung. Pengaturan ruang yang terarah diperlukan agar laju investasi tetap selaras dengan daya dukung lingkungan.

DPMPTSP juga menjalankan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Layanan perizinan dan nonperizinan dipadukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman yang menghimpun 39 instansi dengan 198 jenis layanan.

Triana menambahkan investasi di Sleman diarahkan agar berkualitas dan inklusif serta memberi manfaat ekonomi bagi warga. Kejelasan aturan, kemudahan layanan, dan pendampingan diharapkan memperkuat kepercayaan pelaku usaha di daerah.

Berita Terkait