Hoaks Sultan HB X Setop MBG di Jogja dan Alihkan Dana ke Pendidikan, Ini Fakta Sebenarnya
Klaim Sri Sultan HB X menghentikan MBG di Jogja dan mengalihkan dana ke pendidikan terbukti hoaks. Simak fakta demo Gejayan, laporan BPK DIY, dan verifikasi MAFINDO.
Saluran WhatsApp Resmi jogja.fin.co.id Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp Follow
jogja.fin.co.id - Kabar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya ke sektor pendidikan beredar di media sosial. Namun, klaim yang ramai dibagikan di Facebook tersebut ternyata tidak benar.
Narasi itu mencampuradukkan tuntutan massa aksi di Gejayan dengan persoalan teknis operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY. Tidak ada keputusan resmi Sultan HB X maupun Pemerintah Daerah DIY untuk menghentikan program MBG.
Klaim tersebut disebarkan akun Facebook Surya Sakti pada 6 November 2026. Dalam unggahannya, akun itu membagikan kolase foto Sultan HB X yang disertai tulisan mengenai penghentian MBG di Jogja dan pengalihan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Hasil penelusuran fakta menunjukkan informasi tersebut masuk kategori konten palsu. Lantas, dari mana narasi itu berasal?
Baca Juga
Tuntutan Demo Gejayan Dipelintir
Isu penghentian MBG dan pengalihan anggaran ke sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan rakyat memang pernah disuarakan dalam aksi unjuk rasa di pertigaan Gejayan, Sleman.
Aksi tersebut berlangsung pada Minggu, 14 Juni 2026. Tuntutan itu disampaikan Aliansi Rakyat Memanggil melalui humas aksi bernama Marwan.
Namun, pernyataan tersebut merupakan aspirasi demonstran, bukan keputusan ataupun instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY.
Dengan demikian, mengaitkan tuntutan massa aksi dengan kebijakan resmi Sultan HB X merupakan bentuk pemelintiran informasi.
Fakta Jeda Operasional SPPG di DIY
Baca Juga
Selain tuntutan demonstran, narasi tersebut juga diduga mencampuradukkan informasi mengenai penghentian sementara operasional sejumlah SPPG di DIY.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mencatat sebanyak 97 SPPG sempat menghentikan distribusi sementara pada September 2026.
Penghentian sementara itu terjadi karena kendala administratif pencairan dana melalui Virtual Account dari pemerintah pusat serta kesiapan logistik di lapangan.
Artinya, jeda operasional tersebut berkaitan dengan persoalan teknis pelaksanaan program, bukan keputusan Pemprov DIY untuk menghentikan MBG.
Sekretariat Daerah Pemprov DIY juga memastikan tidak pernah menerbitkan surat edaran, instruksi gubernur, maupun aturan lain yang memerintahkan penghentian program MBG atau pengalihan anggarannya ke sektor pendidikan.