News . 22/11/2026, 13:43 WIB
Penulis : Lina | Editor : Lina
jogja.fin.co.id - Kejutan besar menghampiri para pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY untuk tahun 2027 resmi meroket tajam ke angka Rp2.725.000.
Tak main-main, nilai tersebut melonjak drastis hingga Rp307.505 atau naik sebesar 12,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini secara sah menumbangkan menumbangkan seluruh rekor kenaikan UMP di DIY dalam empat tahun terakhir.
Lonjakan fenomenal 12,72 persen ini sekaligus mengangkut DIY masuk ke dalam jajaran elit empat provinsi di Indonesia yang berani mengesahkan kenaikan UMP melampaui angka 10 persen.
Pengumuman bersejarah tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu 21 November 2026.
Kenaikan signifikan pada UMP 2027 ini benar-benar melampaui tren pertumbuhan upah periode sebelumnya. Sebagai pembanding, pada 2024 UMP DIY hanya bergerak tipis di angka Rp2.125.897,61 (naik 7,27 persen).
Memasuki 2025, angka tersebut kembali merayap pelan ke Rp2.264.080,95 dengan kenaikan 6,5 persen. Sementara pada 2026, UMP DIY cuma bertambah Rp153.414,05 menjadi Rp2.417.495 (naik 6,78 persen).
Peningkatan hingga 12,72 persen untuk 2027 ini tak cuma jadi yang tertinggi dalam rentang empat tahun, melainkan menorehkan tinta emas sebagai kenaikan UMP terbesar sepanjang sejarah berdiri dan berdirinya formulasi upah di DIY.
Ni Made membocorkan bahwa lonjakan signifikan ini merupakan hasil dari racikan komponen rumus pengupahan yang dieksekusi secara optimal.
"Kalau berdasarkan formula itu kita sudah lebih dari 1%. Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, ditambah dengan alfa, alfanya sudah lebih dari 1%. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31%," tegas Ni Made.
Ia mengatakan ketetapan spektakuler ini diambil demi menjawab jeritan kebutuhan hidup masyarakat di tengah himpitan ekonomi.
"Di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar saat ini, kondisi kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya stabil. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, keputusan yang diambil merupakan bentuk kompromi dengan mengakomodasi berbagai aspirasi, baik dari masyarakat dan pekerja maupun kalangan pengusaha.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media