Sultan HB X 'Sentil' Transparansi Jabatan, Kepala Daerah Se-DIY Diminta Patuhi Aturan Main!

jogja.fin.co.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menggelar pertemuan tertutup dengan para kepala daerah kabupaten dan kota di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan ini menyoroti sejumlah isu, mulai dari manajemen lingkungan hingga upaya menjaga stabilitas internal birokrasi di wilayah DIY.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta Bupati Gunungkidul Endang Subekti Kuntariningsih. Sementara itu, Bupati Kulon Progo dilaporkan menjadi satu-satunya kepala daerah yang absen dalam agenda tersebut.

Jaga Harmonisasi Birokrasi Lewat Transparansi

Salah satu poin paling mendalam yang ditekankan Ngarsa Dalem adalah mengenai tata kelola pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Sultan HB X meminta para bupati dan wali kota untuk mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku guna menghindari terjadinya disharmoni antara pimpinan dan bawahan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa Sultan secara spesifik mengarahkan agar mekanisme seperti bidding (lelang jabatan) dan pembentukan talent pool dilakukan secara objektif. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kenyamanan kerja dan keselarasan visi di internal pemerintahan.

“Seandainya ada disharmoni karena kepala daerah tidak satu visi dengan bawahannya, atau sebaliknya, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Proses seperti bidding dan talent pool harus sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari hal tersebut,” ujar Hasto usai pertemuan.

Penataan Malioboro dan Darurat Sampah

Selain urusan internal pemerintahan, Ngarsa Dalem memberikan perhatian khusus pada wajah Kota Yogyakarta. Khusus untuk wilayah Kota, arahan Gubernur DIY terfokus pada penataan kawasan ikonik Malioboro serta penanganan masalah sampah yang masih menjadi tantangan besar.

“Untuk Kota Yogyakarta, arahan Sultan mencakup masalah manajemen lingkungan, penanganan sampah, serta pengaturan di kawasan Malioboro,” tambah Hasto.

Pertemuan lintas daerah ini diharapkan mampu menyelaraskan langkah para pimpinan daerah di DIY dalam menghadapi isu-isu sektoral yang spesifik di wilayah masing-masing, sekaligus memperkuat fondasi birokrasi agar tetap solid dan profesional.