Ogah Jadi Operator Dapur Makan Gratis, UMY Pilih Sodorkan Dua Solusi Ini ke Pemerintah

jogja.fin.co.id – Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang mendorong perguruan tinggi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam kampus memicu kritik tajam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) secara resmi menyatakan menolak model pembangunan infrastruktur dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut di lingkungan mereka.

Pimpinan UMY menilai, instruksi pemerintah agar pihak kampus tidak sekadar menjadi penonton dalam program populis ini berpotensi mengaburkan fungsi dasar perguruan tinggi. Alih-alih membangun fisik dapur, UMY mendesak pemerintah untuk membenahi konsep dasar kebijakan yang dinilai masih memiliki banyak celah.

Desain Kebijakan Dinilai Belum Matang

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., menyoroti bahwa program nasional MBG secara keseluruhan sebenarnya masih menyimpan segudang persoalan yang belum tuntas di tingkat pusat. Evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan sebelum pemerintah meluaskan program ini ke wilayah akademis.

“Dari sisi policy design, masih perlu pembenahan. Dari sisi anggaran, implementasi, implementator, hingga ketepatan manfaat bagi siswa, itu semua masih memerlukan banyak kajian,” ujar Profesor Dyah Mutiarin yang akrab disapa Arin, mengutip laman UMY.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan ini juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengekspansi kebijakan ini ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sejauh ini, proyek percontohan SPPG baru menyentuh segelintir Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Menurutnya, pemaksaan regulasi tanpa pijakan yang matang hanya akan membebani ruang gerak kampus swasta.

Menjaga Marwah Tri Darma Perguruan Tinggi

Penolakan keras UMY terhadap pembangunan fisik SPPG didasari oleh prinsip menjaga komitmen core function universitas. Sesuai amanat konstitusi, tugas utama insan akademis adalah menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, bukan mengurusi teknis operasional logistik makanan.

“Perguruan tinggi di Indonesia pun belum merata dalam menghasilkan riset yang mampu menunjukkan keunggulan di masing-masing sektor. Jadi, sebaiknya fokus terlebih dahulu pada ranah tersebut,” tambah Arin tegas.

Pihak UMY meminta pemerintah memberikan ruang independen bagi setiap institusi untuk menimbang dampak baik dan buruk dari kebijakan ini. Manajemen kampus enggan terjebak dalam tekanan kebijakan populis jangka pendek yang mengorbankan keterbatasan lahan, anggaran, serta sumber daya manusia yang mereka miliki.

Baca Juga

• Polisi Periksa Lima Saksi Kasus Dugaan Malpraktik Balita Tewas di RSUD Prambanan
• Niat Berburu Sunrise Usai Main Skateboard, Dua Pemuda Tewas di Embung Kaliaji Sleman

Dua Solusi Akademik dari UMY untuk Pemerintah

Kendati menolak membangun infrastruktur fisik, UMY tidak menutup mata terhadap program perbaikan gizi nasional. Sebagai jalan tengah yang lebih elegan dan berkelanjutan, UMY menawarkan dua skema kontribusi berbasis ilmiah yang tidak akan mengganggu fokus akademik mahasiswa maupun dosen.

Pertama, UMY mendorong para pakar lintas disiplin ilmu mereka—mulai dari ahli gizi, kesehatan publik, pertanian, hingga manajemen ekonomi—untuk menjadi mitra kajian strategis. Para dosen akan diturunkan untuk mengevaluasi, mengawasi komposisi gizi, mencegah potensi keracunan, hingga membedah efisiensi anggaran pada unit SPPG di luar kampus yang sudah berjalan.

Kedua, UMY siap menerjunkan mahasiswanya untuk melakukan program magang langsung di lapangan. Skema ini dinilai jauh lebih efisien karena mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis tanpa membuat kampus menanggung beban biaya operasional dapur baru.

Memaksimalkan Jaringan Organik Muhammadiyah