Gugat Pemerintahan Prabowo Gibran, Forum BEM DIY Gelar Aksi Reformasi Jilid 2 di Titik Nol Kilometer

jogja.fin.co.id - Gelombang protes mahasiswa kembali memadati kawasan pusat Kota Yogyakarta pada Kamis siang, 21 Mei 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Reformasi Jilid 2 guna melayangkan gugatan terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi memulai pergerakan dengan melakukan long march dari halaman Kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta sejak pukul 13.00 WIB. Sepanjang jalur protokol, para demonstran membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik tajam, seperti tuntutan penuntasan pelanggaran HAM serta mosi tidak percaya pada tata kelola demokrasi saat ini.

Aksi turun ke jalan ini sekaligus menjadi panggilan moral bagi kelompok sipil untuk merespons kemunduran indeks demokrasi, pembatasan ruang kritik, serta pengabaian supremasi hukum. Melalui seruan resmi di media sosial, para mahasiswa menegaskan pentingnya melawan segala bentuk otoritarianisme dan ketidakadilan demi menjaga marwah reformasi tetap hidup.

Menolak Program Makan Bergizi Gratis dan PSN

Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Djaguna, menyatakan bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang cukup mengkhawatirkan. Ia menilai aparat negara masih sering melakukan tindakan intimidasi terhadap kalangan aktivis, memelihara tahanan politik, dan membatasi kemerdekaan berpendapat di muka umum.

"Pelanggaran HAM tidak boleh diputihkan," tegas tegas Faturahman, Kamis, 21 Mei 2026.

Saat ini banyak aktivis diintimidasi, begitu pula penyampaian pendapat.

Supremasi sipil dan supremasi hukum hari ini telah merajalela. Aktivis diintimidasi, tahanan politik banyak, penyampaian pendapat juga diintimidasi," sambung Faturahman.

Selain persoalan kebebasan sipil, aliansi mahasiswa ini mengkritik keras sejumlah kebijakan strategis nasional yang dianggap membebani keuangan negara. Mereka secara terbuka menolak kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena dinilai berdampak langsung pada eksploitasi wilayah masyarakat adat.

Forum BEM DIY juga menyoroti program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Operasi Merah Putih yang dipandang kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat bawah. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengalihkan pos anggaran jumbo tersebut ke sektor yang lebih mendesak, seperti pemenuhan hak buruh, penyediaan akses pendidikan gratis, dan pembukaan lapangan kerja massal.

Baca Juga

• Polisi Periksa Lima Saksi Kasus Dugaan Malpraktik Balita Tewas di RSUD Prambanan
• Niat Berburu Sunrise Usai Main Skateboard, Dua Pemuda Tewas di Embung Kaliaji Sleman

Tuntutan Regulasi Perlindungan Aktivis dan Masyarakat Adat

Munculnya narasi Reformasi Jilid 2 dipicu oleh kekecewaan mahasiswa atas tidak tuntasnya agenda reformasi 1998 silam. Menurut kajian internal BEM, gerakan masa lalu baru berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, namun belum menyentuh aspek pembenahan partai politik dan birokrasi secara substantif.

Kondisi diskriminasi terhadap suara kritis dinilai masih subur, sehingga mahasiswa merasa perlu menawarkan solusi regulasi baru kepada pembuat kebijakan. Di penghujung aksi, Forum BEM DIY menyodorkan dua rancangan undang-undang sebagai instrumen penyelamat hak masyarakat dan pembela hak asasi manusia.

"Kami ingin menyampaikan dua tawaran besar dalam aksi hari ini. Yang pertama, sahkan Undang-undang Masyarakat Adat. Yang kedua, bentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Aktivis," pungkas Faturahman menuturkan poin tuntutan utama mahasiswa.