Heboh Pembubaran Ibadah GMS Bantul, Sri Sultan HB X Bicara soal Toleransi dan Perbedaan

jogja.fin.co.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, angkat bicara terkait polemik pembubaran ibadah jemaat di Gereja Misi Sejahtera Sewon yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026.

Ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin 25 Mei 2026, Sultan menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia.

Menurut Sultan, perbedaan ras, agama, maupun latar belakang manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena menjadi bagian dari realitas kehidupan.

“Perbedaan itu keniscayaan. Memang ciptaannya begitu. Tidak ada yang paling benar sendiri,” ujar Sultan HB X.

Ia menilai persoalan seperti ini berakar pada pemahaman dan kesadaran dalam menerima keberagaman di tengah masyarakat.

“Masalahnya ada pada kesadaran dan pemahaman,” lanjutnya.

Polemik GMS Bantul Viral di Media Sosial

Kasus ini mencuat setelah unggahan di media sosial menarasikan adanya pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di wilayah Sewon, Bantul, oleh sekelompok orang.

Unggahan yang viral itu menyebut ibadah jemaat disebut dibubarkan secara paksa dan diduga diwarnai tindakan intimidasi hingga kekerasan.

Pemilik akun media sosial yang mengunggah peristiwa tersebut juga menyinggung jaminan kebebasan beribadah dalam konstitusi Indonesia.

Baca Juga

• Polisi Periksa Lima Saksi Kasus Dugaan Malpraktik Balita Tewas di RSUD Prambanan
• Niat Berburu Sunrise Usai Main Skateboard, Dua Pemuda Tewas di Embung Kaliaji Sleman

“Negara menjamin hak setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya,” tulis unggahan yang ramai diperbincangkan publik.

Narasi tersebut kemudian memicu respons luas dari masyarakat dan menjadi sorotan berbagai pihak di Yogyakarta.

Kesbangpol Bantul Akui Ada Pergerakan di Lokasi

Pelaksana Tugas Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul, Yulius Suharta, membenarkan adanya insiden di lokasi kegiatan GMS.

Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan koordinasi sejak muncul informasi mengenai potensi penolakan terhadap kegiatan tersebut.