Sensus Ekonomi DIY Dimulai 15 Juni, Warga Diminta Beri Data Jujur dan Apa Adanya

jogja.fin.co.id — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Warga diminta memberikan data secara jujur saat petugas melakukan pendataan agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya keterbukaan masyarakat ketika petugas BPS mendatangi rumah atau lokasi usaha. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

“Pentingnya memberikan jawaban yang jujur dan akurat selama proses pendataan, guna menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik,” kata Paku Alam X saat menerima silaturahmi Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Pendataan lapangan akan dilakukan secara door to door oleh petugas BPS. Mereka mendatangi rumah-rumah dan lokasi usaha untuk mencatat aktivitas ekonomi nonpertanian, mulai dari pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga usaha berbasis digital.

Paku Alam X menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar warga memahami manfaat sensus dan tidak ragu memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya. Ia mengatakan, masyarakat yang memiliki literasi baik akan lebih mudah memahami pentingnya pendataan bagi pembangunan daerah.

Wagub DIY juga menjelaskan, pelaksanaan sensus tahun ini memanfaatkan perangkat digital agar proses pengumpulan data berlangsung lebih cepat dan efisien.

Menurut dia, penggunaan gadget membuat pendataan berjalan secara real-time karena data dapat langsung dimasukkan setelah wawancara dilakukan petugas.

“Sekarang memakai bantuan gadget, memang harus seperti itu supaya real-time. Petugas bertanya lalu data langsung diinput sehingga lebih efektif dan efisien,” ujar Paku Alam X.

Selain membahas sensus ekonomi, Pemda DIY juga terus berkoordinasi dengan BPS terkait pemadanan data kemiskinan melalui platform Manunggal Raharja (MR). Sistem tersebut tengah disiapkan sebagai pusat pengelolaan data penanganan kemiskinan di DIY.

Paku Alam X menyebut platform itu dapat membantu BPS memperoleh data kemiskinan berbasis by name by address sehingga hasil survei menjadi lebih tepat sasaran.

Baca Juga

• Peredaran Rokok Murah di Bantul Ditindak, Satpol PP Ingatkan Warung Desa Waspada Sales Gelap
• Sensus Ekonomi DIY Dimulai 15 Juni, Warga Diminta Beri Data Jujur dan Apa Adanya

Sementara itu, Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan sekitar 4.000 petugas akan diterjunkan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, pihaknya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Endang menegaskan edukasi kepada warga menjadi bagian penting agar masyarakat memberikan jawaban apa adanya saat proses pendataan berlangsung.

Ia mengatakan, data yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai bahan pemetaan kondisi ekonomi wilayah sekaligus evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan.

“Warga perlu memberikan jawaban apa adanya supaya data bisa terekam dengan baik dan hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan maupun evaluasi,” kata Endang.

Dalam pelaksanaannya, petugas sensus akan mencatat seluruh pelaku usaha nonpertanian di tingkat wilayah terkecil, termasuk desa. Hasil pendataan tersebut diharapkan memberi gambaran lebih rinci mengenai perkembangan ekonomi daerah, termasuk potensi UMKM, ekonomi kreatif, dan usaha digital di DIY.