News . 15/06/2026, 14:17 WIB
Penulis : Lina | Editor : Lina
jogja.fin.co.id - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak pekan lalu memicu respons dari berbagai pihak, termasuk pimpinan daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengajak masyarakat untuk memperketat pengeluaran keuangan keluarga. Ajakan ini didasari atas realitas bahwa pos pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan masyarakat cenderung tetap.
Sultan menekankan pentingnya menahan diri dari perilaku konsumtif yang tidak mendesak di tengah situasi ekonomi saat ini.
"Kalau saya, kita ini jangan hidup boros," ujarnya saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin 15 Juni 2026.
Raja Keraton Yogyakarta itu juga mengingatkan warganya agar menyelaraskan belanja harian dengan kemampuan finansial yang ada. Warga diharapkan menunda pembelian aset atau barang-barang sekunder yang belum menjadi prioritas utama saat ini.
Sikap prihatin ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat luas, melainkan juga diterapkan di internal Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DIY.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menjelaskan bahwa jajarannya kini harus mengatur ulang formula pemanfaatan anggaran operasional kendaraan dinas milik pemerintah daerah.
Langkah penghematan ini sebenarnya menjadi kelanjutan dari instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi energi. Salah satu metode yang sudah berjalan di lingkungan pemda adalah pemberlakuan hari tanpa kendaraan bermotor atau car-free day bagi para aparatur sipil negara.
Ni Made memaparkan bahwa postur anggaran belanja Pemprov DIY saat ini sudah dirancang sangat minimalis. Akibatnya, pemda tidak mengalokasikan tambahan dana untuk menutupi selisih kenaikan harga bahan bakar.
"Jadi ya harus kita optimalkan yang ada aja, cuma kita mengatur cara penggunaannya, pemanfaatan kendaraan dinas itu sendiri," imbuh Ni Made.
Manajemen anggaran operasional ini diakui cukup menantang karena seluruh mobil dan motor dinas diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi yang harganya baru saja melambung. Pemprov DIY kini memberlakukan seleksi ketat terhadap rencana perjalanan dinas dinas luar kota agar fungsi pelayanan publik tidak terganggu.
Kebijakan pembatasan ini juga menyasar agenda kunjungan kerja bersama jajaran legislatif. Pemda DIY akan memilah rombongan yang berangkat dan mengutamakan agenda yang memiliki urgensi tinggi. Jika koordinasi antarlembaga masih bisa diakomodasi tanpa tatap muka, pemda memilih beralih menggunakan teknologi telekonferensi.
"Kalau perlu lewat Zoom ya Zoom, yang perlu koordinasi yang tidak harus datang. Itu aja yang kita lakukan," tegas Ni Made.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media