Aturan Baru Dinilai Batasi Peran Swasta, AMPHURI Desak Pemerintah Tindak Tegas Umrah Mandiri
Jajaran pengurus DPP AMPHURI memimpin jalannya sidang pleno membahas rekomendasi regulasi haji dan penindakan umrah ilegal dalam Mukernas 2026.
Aturan teknis ini dinilai belum tuntas karena hanya mengakomodasi skema sertifikasi tingkat dasar.
AMPHURI mendesak Kemenhaj segera melengkapi detail aturan untuk skema penyegaran (refreshment) serta penilaian portofolio bagi para pembimbing senior yang persyaratannya sudah tercantum di dalam regulasi tersebut.
Otoritas diminta tidak setengah-setengah dalam menelurkan kebijakan publik agar tidak membingungkan pelaksana di lapangan.
Dalam penyusunan draf aturan pelaksana dari UU Nomor 14 Tahun 2025 ke depan, asosiasi meminta pemerintah berkomitmen melibatkan organisasi profesi secara berkala.
Baca Juga
Keterlibatan ini dinilai penting agar arah kebijakan Kemenhaj tetap berjalan harmonis dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penguatan pilar ekonomi berbasis keummatan.
Pertemuan tahunan yang mengusung tema “Kokoh Berlabuh, Tangguh Menempuh” ini ditutup dengan pemberian penghargaan AMPHURI Award kepada TV One serta media online VOI.com atas konsistensinya dalam mendukung penyebaran informasi ekosistem haji dan umrah nasional.
