Kementerian PU Evaluasi Sanitasi Sleman, TPST Donokerto dan Madurejo Diperiksa

jogja.fin.co.id - Pembangunan fasilitas sanitasi tidak cukup hanya menghasilkan infrastruktur yang berdiri. Keberfungsian fasilitas, kualitas layanan, hingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan sanitasi.

Aspek tersebut menjadi perhatian Tim Penilaian dan Verifikasi Lapangan dari Kementerian Pekerjaan Umum saat meninjau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Donokerto di Kapanewon Turi dan TPST Madurejo di Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Senin, 26 Oktober 2026.

Peninjauan ini menjadi bagian dari verifikasi terhadap pengelolaan sanitasi dan persampahan di Sleman. Penilaian tidak hanya menyasar kesiapan fisik infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan serta manfaat fasilitas bagi masyarakat.

Rombongan dipimpin Tim Penilai Dwityo Akoro bersama Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Sanitasi Kementerian PU, Nuzulina Ilmiaty Ismail.

Sebelum menuju lokasi peninjauan, tim diterima Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran kepala perangkat daerah di Ruang Rapat Sembada, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Harda menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap evaluasi dan rekomendasi dari tim penilai untuk memperbaiki pengelolaan sanitasi di wilayahnya.

"Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu ditangani, baik dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi aman maupun pengelolaan lingkungan secara keseluruhan," kata Harda.

Oleh karena itu, lanjut Harda, pihaknya menyambut baik setiap masukan dan rekomendasi dari tim penilai sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sleman.

Menurut Harda, upaya penataan sanitasi di Sleman dilakukan melalui pengoperasian TPST, pengembangan bank sampah padukuhan, serta penerapan aturan penanganan air limbah domestik melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2019.

Sementara itu, Dwityo Akoro menegaskan, keberhasilan pembangunan sanitasi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah infrastruktur yang telah dibangun. Fasilitas tersebut harus berfungsi, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan sanitasi tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun, tetapi juga dari keberfungsian infrastruktur tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, kemudian manfaat yang nanti dirasakan masyarakat, serta yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pengelolaannya," tegas Dwityo saat menyampaikan pengarahan penilaian.

Prinsip keberlanjutan tersebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam verifikasi lapangan di TPST Donokerto dan Madurejo.

Penilaian juga mencakup akses air limbah domestik, pengelolaan sampah terpadu, dukungan regulasi daerah, kelembagaan pengelola, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sanitasi.

Dengan demikian, keberadaan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga ditopang oleh layanan dan pengelolaan yang berkelanjutan.