Wakil Rakyat Jogja 'Diet' Anggaran: Fasilitas Mewah Dicoret, Dana Dialihkan ke Infrastruktur Publik
Gedung DPRD Kota Yogyakarta.Foto:Dok.DPRDYogyakarta
jogja.fin.co.id – Gelombang efisiensi besar-besaran tengah melanda internal DPRD Kota Yogyakarta. Merespons instruksi pusat terkait transformasi budaya kerja, para wakil rakyat di Kota Pelajar ini sepakat memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga mencapai Rp17 miliar. Langkah drastis ini mengubah gaya perjalanan dinas yang semula serba mewah menjadi lebih moderat dan ekonomis.
Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Bambang Agung Adrijanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi ulang yang mendalam. Hasilnya, ditemukan ruang efisiensi sebesar 47,51 persen dari total pos perjalanan dinas tanpa harus mengurangi frekuensi agenda kerja yang sudah dijadwalkan.
Strategi 'Win-Win Solution': Kereta Api Jadi Andalan
Perubahan paling mencolok terlihat pada standar fasilitas transportasi dan akomodasi. Jika sebelumnya perjalanan dinas identik dengan tiket pesawat, kini para anggota dewan mulai beralih menggunakan moda transportasi kereta api. Penghematan dari satu komponen ini saja dinilai sangat signifikan untuk menekan pengeluaran daerah.
"Kami mengefisiensi dari sisi biaya, yang tadinya diarahkan naik pesawat, sekarang kita alihkan naik kereta api," ujar Bambang Agung pada Kamis 14 Mei 2026. Sebagai gambaran, tiket pesawat yang biasanya dibanderol Rp1,5 juta kini dipangkas menjadi tarif kereta api di kisaran Rp900 ribu hingga Rp1 juta. Begitu pula dengan pemilihan hotel yang kini tidak lagi memaksakan bintang lima, asalkan layak untuk menginap.
Baca Juga
Tetap Produktif Kawal 13 Raperda
Meski fasilitas "disunat", produktivitas legislasi dipastikan tidak akan kendor. Pada tahun 2026, DPRD Kota Yogyakarta memiliki target pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Seluruh anggaran kunker tetap dipatok berdasarkan beban kerja Propemperda dengan mengacu pada standar harga satuan tingkat moderat.
Dalam setahun, anggota dewan memiliki jatah kunjungan kerja sebanyak empat kali ke luar Jawa dan lima kali di dalam Pulau Jawa. Sementara untuk alat kelengkapan lain seperti Banggar dan Bamus, intensitasnya diatur lebih proporsional guna memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan optimal di tengah penghematan anggaran.
Momentum Percepatan Pembangunan Publik
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, menegaskan bahwa kesepakatan efisiensi ini merupakan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Dana segar sebesar Rp17 miliar hasil penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Baca Juga
- Bukan Kaleng-Kaleng, Sleman Raih Penghargaan Creative Financing Terbaik Kedua Regional Jawa-Bali
- Babak Baru Video Syur 'Bandar Bergetar", Polisi Bongkar Dugaan Jaringan Telegram VIP
"Kami pada prinsipnya sepakat dengan efisiensi ini. Anggaran perjalanan dinas benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat," tegas Wisnu. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan ruang publik berkualitas yang sangat dibutuhkan warga setiap harinya.
