Gunakan Sistem Tender Rakyat, Proyek Bedah Rumah di Bantul Sukses Hemat Anggaran Belasan Juta!

jogja.fin.co.id - Mekanisme penyaluran bantuan sosial perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta kini mengadopsi sistem pengadaan baru yang lebih transparan dan berpihak pada efisiensi anggaran desa. Lewat skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang karib dikenal sebagai tender rakyat, kelompok masyarakat kini memiliki kendali penuh untuk menegosiasikan harga material bangunan secara terbuka tanpa sekat birokrasi yang rumit.

Uji coba sistem baru ini berlangsung di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada Kamis, 4 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama otoritas setempat menyelenggarakan simulasi PTT yang melibatkan langsung 17 warga penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dari total pagu anggaran komunal yang dialokasikan sebesar Rp297,5 juta, proses negosiasi transparan ini terbukti berhasil memangkas pengeluaran dan menciptakan efisiensi belanja bersih senilai Rp16.512.260 atau sekitar 5,5 persen.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa seluruh nominal dana yang berhasil dihemat melalui sistem tender rakyat ini tidak akan ditarik kembali ke kas negara. Sebaliknya, modal sisa tersebut wajib diserahkan seutuhnya kepada warga penerima manfaat untuk mengupgrade volume ataupun mutu material perbaikan hunian mereka.

"Setiap rupiah yang bisa dihemat harus kembali kepada rakyat. Efisiensi hasil tender rakyat ini akan digunakan kembali untuk menambah material bangunan sehingga kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik," ujar Menteri Ara saat memantau simulasi pengadaan di Bantul.

Menurutnya, penerapan PTT merupakan bagian fundamental dari reformasi tata kelola di lingkungan Kementerian PKP. Target utamanya adalah menciptakan ekosistem bantuan yang bersih, akuntabel, serta memberikan dampak ekonomi optimal bagi masyarakat di akar rumput.

Mengunci Ketepatan Sasaran Lewat Validasi Lapangan

Selain memastikan transparansi dari segi transaksi keuangan, pemerintah pusat juga memperketat lini penyaringan profil penerima bantuan agar terhindar dari bias kepentingan. Penentuan target sasaran kini mengacu penuh pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan intervensi pemugaran menyasar keluarga yang paling membutuhkan.

Untuk menguji keandalan data tersebut, jajaran menteri dan kepala lembaga sempat mendatangi kediaman salah satu calon penerima bantuan di Desa Srimulyo, yakni Ibu Tukiyem. Berdasarkan instrumen penilaian kemiskinan makro, hunian tersebut dinilai sangat darurat dan memenuhi seluruh indikator kelayakan bedah rumah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan konfirmasi langsung bahwa status kesejahteraan Ibu Tukiyem berada pada kelompok desil 1, yang merepresentasikan klaster masyarakat dengan pendapatan terendah.

Baca Juga

• Gunakan Sistem Tender Rakyat, Proyek Bedah Rumah di Bantul Sukses Hemat Anggaran Belasan Juta!
• DIY Diguyur 3.000 Unit Bantuan Bedah Rumah, Lompatan Kuota Puluhan Kali Lipat dari Tahun Lalu

"Setelah kami melihat langsung kondisi rumahnya, bantuan ini sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Program BSPS," kata Amalia pasca-meninjau lokasi.

Amalia mengimbuhkan bahwa pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi yang terintegrasi seperti ini memegang peranan vital sebagai basis rujukan utama, agar program jaring pengaman sosial milik kementerian tidak salah alamat di kemudian hari.

Menghidupkan Sektor Usaha Mikro di Lingkungan Desa

Dampak positif dari transparansi tender rakyat ini tidak berhenti pada urusan penghematan dana belanja belaka. Pola pembangunan rumah swadaya yang bersifat padat karya secara simultan ikut menyuntikkan stimulus ekonomi segar bagi unit-unit usaha kecil di sekitar kawasan permukiman warga.

Sistem pengadaan bahan bangunan secara terbuka otomatis membuka peluang bagi toko bangunan lokal dan depo material tingkat desa untuk ikut serta sebagai pemasok utama. Pola ini memutus dominasi kontraktor besar dan memastikan perputaran uang miliaran rupiah tetap berputar di lingkup lokal.