Siasat Sekda DIY Hadapi Pertamax Naik: Pilih Rapat Zoom, Larang Rombongan Dinas Besar

jogja.fin.co.id - Kenaikan mendadak harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi langsung memicu penyesuaian di internal Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DIY. Mengingat seluruh kendaraan dinas diwajibkan mengisi bahan bakar jenis nonsubsidi, pihak pemda kini memperketat manajemen operasional dan memangkas perjalanan dinas yang tidak mendesak guna menyiasati keterbatasan anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengungkapkan bahwa jajarannya harus memutar otak untuk mengatur ulang formula pemanfaatan anggaran operasional mobil dan motor dinas. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga Pertamax series yang berlaku sejak pekan lalu.

Menurut Ni Made, postur anggaran belanja di lingkungan Pemprov DIY tahun ini memang sudah dirancang sangat minimalis. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak memiliki celah dana tambahan untuk menutupi pembengkakan biaya bahan bakar akibat fluktuasi pasar.

"Jadi ya harus kita optimalkan yang ada aja, cuma kita mengatur cara penggunaannya, pemanfaatan kendaraan dinas itu sendiri," imbuh Ni Made saat memberikan keterangan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin 15 Juni 2026.

Batasi Rombongan, Optimalkan Rapat Zoom

Salah satu bentuk pengetatan yang kini diberlakukan adalah seleksi berlapis terhadap rencana kunjungan kerja, baik di internal dinas maupun agenda bersama jajaran legislatif. Pemprov DIY akan memilah dengan ketat tingkat urgensi dari setiap undangan atau keperluan koordinasi lapangan.

Jika suatu agenda dinilai bisa diselesaikan tanpa tatap muka langsung, pemda memilih untuk memanfaatkan teknologi telekonferensi. Langkah ini dinilai efektif memotong biaya bensin dan akomodasi lapangan tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ni Made menegaskan bahwa jumlah personel dalam rombongan dinas yang mendesak pun akan dibatasi.

"Misalnya kalau kunjungan dewan atau segala macam, ya kita akan memilah. Jadi tidak usah rombongan yang banyak, yang urgent-urgent aja lah. Kalau perlu lewat Zoom ya Zoom, yang perlu koordinasi yang tidak harus datang. Itu aja yang kita lakukan," paparnya.

Sebenarnya, gerakan hemat energi di lingkungan Pemprov DIY sudah berjalan melalui instruksi pemusatan efisiensi pemakaian energi, salah satunya lewat program hari tanpa kendaraan bermotor (car-free day) bagi pegawai. Namun, kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini memaksa pemda mengambil kebijakan yang jauh lebih ketat di area operasional.

Baca Juga

• Siasat Sekda DIY Hadapi Pertamax Naik: Pilih Rapat Zoom, Larang Rombongan Dinas Besar
• BBM Nonsubsidi Naik, Sultan HB X Minta Warga Jogja Jauhi Pola Hidup Boros

Selaras dengan Arahan Sultan HB X

Langkah pengetatan ikat pinggang di level birokrasi ini berjalan selaras dengan arahan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebelumnya, Sultan secara khusus mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Yogyakarta untuk menjauhi pola hidup boros dan menekan pengeluaran konsumtif yang kurang perlu.

Menurut Sultan, penyesuaian gaya hidup ini penting mengingat adanya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan instan.

"Kalau saya, kita ini jangan hidup boros," ujar Sultan. Beliau juga berpesan agar warga menahan diri dari membeli aset-aset yang berada di luar batas kemampuan finansial saat ini.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga BBM nonsubsidi per Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green kini menyentuh Rp 17.000 per liter dari yang semula Rp 12.900 per liter.