Sensus Ekonomi Bukan Pajak! BPS Jamin Data Rahasia: Jangan Takut Jujur
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi saat memberikan penegasan terkait jaminan kerahasiaan data Sensus Ekonomi 2026 .Foto:ANT
jogja.fin.co.id - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menjamin data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 rahasia dan tidak akan diserahkan kepada otoritas perpajakan. Jadi masyarakat maupun pelaku usaha tak perlu khwatir dan cemas saat didatangi petugas sensus.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meminta publik untuk tidak menutup diri atau takut menjawab seluruh daftar pertanyaan dari tim enumerator di lapangan.
"Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga," kata Sonny di Semarang, Kamis 18 Juni 2026.
Berangkat dari jaminan keamanan data tersebut, Sonny mengimbau masyarakat luas untuk memberikan rincian informasi yang jujur dan apa adanya.
Baca Juga
Keabsahan data lapangan sangat menentukan kualitas hasil akhir basis data nasional.
Sensus Ekonomi 2026 mengusung skala pendataan yang masif. Penjaringan informasi tidak lagi menyasar para pemilik tempat usaha saja, melainkan masuk jauh lebih dalam hingga ke tingkat rumah tangga atau keluarga.
Secara akumulatif, BPS menargetkan pendataan terhadap 32 juta pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air.
Di samping sektor korporasi dan UMKM, petugas akan menyisir 289,3 juta jiwa yang tersebar di dalam 95,3 juta kepala keluarga.
Sonny membeberkan akurasi potret statistik dari hasil Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen vital bagi arah kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah pusat membutuhkan pasokan data makro yang bersih untuk mengeksekusi program kerja secara tepat sasaran.
Baca Juga
- Sensus Ekonomi 2026: BPS Kerahkan AI Lacak Data Usaha Bodong dan Tidak Wajar
- Cegah Kebocoran Anggaran, Sultan HB X Terapkan Standar Pengawasan Ganda di Pemda DIY
Menurutnya, ambisi pemerintah untuk menggenjot angka pertumbuhan ekonomi nasional hingga menyentuh 8 persen mustahil tercapai tanpa peta struktur ekonomi yang valid. Pembuat kebijakan harus memahami kondisi riil pasar domestik secara detail.
Selain berguna bagi pemerintah pusat, basis data ini akan dihibahkan kepada instansi di tingkat regional untuk merumuskan regulasi lokal.
"Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap," ucap Sonny.
Pelaksanaan pemutakhiran data riil ini dijadwalkan bergulir serentak selama dua setengah bulan ke depan.
Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga berakhir pada 31 Agustus di seluruh wilayah Indonesia.
