Wamen PKP Sebut 2045, 80 Persen Penduduk DIY Bakal Numpuk di Perkotaan

jogja.fin.co.id – Kawasan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi mengalami lonjakan penduduk yang sangat masif. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, memperkirakan mayoritas masyarakat DIY akan meninggalkan wilayah pedesaan dalam dua dekade mendatang.

Prediksi tersebut disampaikan Fahri saat melakukan kunjungan kerja di Ruang Kerja Bupati Bantul pada Selasa 14 Juli 2026. Menurutnya, fenomena ini didorong oleh tingginya arus investasi di sektor pendidikan yang terus menjadi daya tarik utama bagi pendatang.

Kondisi tersebut otomatis mendongkrak kebutuhan hunian dan ruang perkotaan secara signifikan.

“Jadi, DIY secara umum adalah sasaran dari urbanisasi masif. Dalam perkiraan tahun 2045, pada 100 tahun kemerdekaan, jumlah orang yang pindah ke kawasan perkotaan diperkirakan sudah 80%. Jadi, yang tinggal di desa itu tinggal 20%,” ungkap Fahri.

Kepadatan yang mulai bergeser dari Kota Yogyakarta dan Sleman membuat pemerintah pusat melirik wilayah penyangga. Pengembangan kawasan aglomerasi di Kabupaten Bantul dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menampung lonjakan pertumbuhan penduduk tersebut.

Fahri menilai Kabupaten Bantul memiliki modal geografi yang sangat lengkap. Wilayah ini mencakup tiga karakteristik kawasan sekaligus, yakni area pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Karakteristik terpadu ini sejalan dengan visi pembangunan Presiden RI.

Dalam rencana tata ruang, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur desa demi menyokong ekonomi lokal. Sementara area pesisir diarahkan menjadi motor penggerak pariwisata dan aktivitas produktif warga.

Pertemuan tersebut juga membahas opsi penataan kawasan bantaran sungai. Fahri menawarkan konsep 3M, yaitu Mundur, Munggah, Madhep Kali.

Teknisnya berupa pergeseran bangunan dari sempadan sungai, pembuatan hunian vertikal, serta mengubah arah hadap rumah ke jalur air. Konsep yang awalnya diinisiasi oleh masyarakat Sungai Winongo ini sebelumnya telah diterapkan di Kota Yogyakarta.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyambut positif rencana mitigasi urbanisasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul memprioritaskan kawasan aglomerasi sebagai lokasi utama jika proyek hunian vertikal mulai direalisasikan.

Baca Juga

• Kasus Pelecehan UMY dan UAD Mencuat Ketum PP Muhammadiyah Desak Sanksi Tegas
• Prakiraan Cuaca DIY Sepekan ke Depan: BMKG Prediksi Dominan Berawan, Suhu Capai 35 Derajat Celsius

Halim bahkan sudah memetakan lima wilayah yang paling padat dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Wilayah-wilayah tersebut dinilai membutuhkan penanganan cepat terkait ketersediaan rumah tinggal.

“Kalaupun nanti hunian vertikal itu kita kembangkan di Bantul, itu yang urgent di Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Sedayu, dan Piyungan. Itu adalah daerah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang berbatasan langsung dan pertumbuhannya kencang,” tutur Halim.

Pemerintah pusat dan Pemkab Bantul kini sepakat menyelaraskan regulasi tata ruang. Penyesuaian ini menjadi pondasi dasar agar ekspansi permukiman warga tidak merusak kelestarian lingkungan serta area lahan pertanian produktif di Bantul.