Sri Sultan Sentil Digitalisasi Pemda Jangan Cuma Hobi Bikin Banyak Aplikasi
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan arahan dalam High Level Meeting TP2DD di Yogyakarta.
jogja.fin.co.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak terjebak pada pembuatan banyak aplikasi. Menurut Sultan, esensi transformasi digital terletak pada integrasi data dan kemudahan pelayanan publik, bukan pada kuantitas platform elektronik.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Grand Hotel De Djokja, Yogyakarta, Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan ini juga menjadi momentum peluncuran fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah se-DIY.
Sultan menegaskan teknologi merupakan sarana untuk mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan tertib.
"Teknologi hanyalah sarana. Nilainya terletak pada kemanfaatannya. Jangan sampai digitalisasi justru melahirkan berbagai sistem yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Sri Sultan.
Baca Juga
Gubernur DIY meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah, serta Bank BPD DIY membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Penguatan jaringan, pendampingan pengguna, hingga peningkatan kapasitas aparatur harus berjalan bersamaan.
Sultan turut mengingatkan aspek inklusivitas dalam digitalisasi. Layanan digital wajib mempertimbangkan aksesibilitas kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta wilayah minim konektivitas. Faktor keamanan sistem juga menjadi benteng utama perlindungan data warga.
Dalam acara yang sama, seluruh kepala daerah se-DIY menandatangani kesepakatan digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah. Agenda ini menjadi strategi penyusunan program kerja tahun 2026 berdasarkan evaluasi Rakornas P2DD 2025.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, merespons arahan tersebut dengan memaparkan capaian wilayahnya. Saat ini, skor asesmen digitalisasi Kabupaten Sleman sudah menyentuh angka 89 persen atau masuk dalam level Digital.
Meskipun rapor daerah tergolong baik, Danang mengakui Sleman masih mengejar beberapa pembenahan untuk mencapai target 100 persen. Transformasi transaksi non-tunai kini menjadi pilar utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Berdasarkan masukan dari BI dan Kemenko Perekonomian, transaksi digital saat ini menjadi bagian utama yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi meningkatkan PAD," kata Danang.
Baca Juga
