Puluhan Siswa SMKN 1 Nanggulan Keracunan MBG, Pemda DIY Buka Suara

jogja.fin.co.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY buka suara menanggapi insiden keluhan kesehatan yang menimpa 72 siswa SMKN 1 Nanggulan, Kulon Progo, usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemda DIY memastikan penanganan medis telah dilakukan menyeluruh dan kondisi para siswa terus membaik.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY mencatat distribusi paket MBG dari penyedia SPPG Janti Mubarok 940 dilakukan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Pihak sekolah membagikan makanan tersebut kepada para siswa pukul 11.30 WIB.

Saat diterima dan dikonsumsi, pemeriksaan fisik awal tidak menunjukkan kejanggalan pada aroma, warna, maupun rasa makanan.

Keluhan kesehatan baru bermunculan pada Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Seorang siswa melapor mengalami sakit perut dan berobat ke puskesmas. Beberapa jam kemudian, puluhan siswa lain mengeluhkan gejala serupa seperti mual, pusing, pingsan, hingga diare.

Pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Nanggulan dan penyedia makanan. Tim medis diterjunkan ke lokasi untuk penanganan darurat.

Dari total 72 siswa terdampak, sebanyak 71 siswa menjalani rawat jalan. Satu siswa sempat dirujuk ke RSUD Nyi Ageng Serang sebelum diizinkan pulang.

Proses penanganan turut melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, Dinas Kesehatan Kulon Progo, hingga pemerintah kapanewon setempat.

Berdasarkan laporan terkini per Kamis 6 Agustus 2026, jumlah siswa yang bergejala terus berkurang dan tersisa 10 anak yang belum masuk sekolah.

Kepala Dikpora DIY, Raden Suci Rohmadi, menegaskan keselamatan dan pemulihan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama.

"Kami prihatin atas laporan ini. Sejak informasi diterima, kami langsung berkoordinasi dengan sekolah, dinas kesehatan, dan puskesmas agar penanganan berjalan cepat," kata Suci.

Mengenai pemicu pasti timbulnya gejala masal tersebut, Dikpora DIY meminta semua pihak bersabar menunggu hasil uji laboratorium serta investigasi resmi instansi berwenang.

"Kami menunggu hasil investigasi resmi agar informasi kepada publik tetap berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dikpora DIY mendukung penuh evaluasi menyeluruh bersama penyelenggara Program MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan mekanisme kebersihan dan keamanan pangan ke depan berjalan lebih ketat.