Sebut APBD Terbatas, Pemkab Sleman Minta Perusahaan Segera Gabung Forum TJSP

jogja.fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Sleman mendesak seluruh perusahaan di wilayahnya untuk segera masuk ke dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Keterlibatan sektor swasta dinilai sangat penting mengingat APBD daerah memiliki keterbatasan untuk menanggung seluruh beban pembangunan.

Saat ini tercatat ada 101 perusahaan yang terdaftar dalam Forum TJSP Sleman, dengan 68 perusahaan aktif dan 49 di antaranya berpartisipasi langsung pada agenda Gebyar TJSP Merdeka 2026 di Pendopo Parasamya, Rabu 12 Agustus 2026.

Angka tersebut dianggap masih kecil dibanding total jumlah unit usaha yang beroperasi di wilayah Sleman.

Ketua Forum TJSP Kabupaten Sleman Edy Nugroho mengatakan, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah harus diperluas.

Penyaluran dana tanggung jawab sosial secara terintegrasi dapat mencegah tumpang tindih program dan memastikan bantuan menyasar kebutuhan riil masyarakat.

"Kami berharap perusahaan yang belum tergabung untuk dapat berpartisipasi membangun Sleman. Kami minta perusahaan yang belum bergabung untuk segera tergabung, karena kalau semua dibebankan ke pemerintah akan berat," kata Edy.

Meski partisipasi belum maksimal, kontribusi perusahaan yang tergabung dalam forum menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun lalu, Forum TJSP Sleman menyalurkan bantuan Rp20,2 miliar lewat 971 kegiatan yang tersebar di seluruh kapanewon.

Secara akumulasi tahunan, total dana bantuan sosial perusahaan yang disalurkan melalui koordinasi forum mencapai Rp22 miliar.

Alokasi menyasar sektor pendidikan, pertanian, perikanan, penyediaan akses internet publik, serta bantuan pangan masyarakat.

Sementara itu, dalam acara Gebyar TJSP Merdeka 2026, disalurkan bantuan senilai Rp6,7 miliar hasil kontribusi 49 perusahaan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Nur Fitri Handayani melaporkan, bantuan disebar ke 14 sektor program.

"Penyaluran mencakup beasiswa untuk 278 siswa dan mahasiswa, 2.960 paket sembako, 779 titik layanan internet publik, 104 paket modal usaha, hingga penanganan stunting," ujar Nur Fitri.

Forum TJSP memastikan pengawasan alokasi dana CSR akan menggunakan basis data yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman agar dampaknya terukur.