Cegah KKN dan Bansos Salah Sasaran, Menkomdigi Uji Coba 'Jalan Tol Data' di Sleman

jogja.fin.co.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung pelaksanaan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman, Kamis 13 Agustus 2026.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur pertukaran data nasional atau 'jalan tol data' mampu menyalurkan bantuan sosial secara transparan, akurat, serta bebas dari praktik KKN.

Kedatangan Menkomdigi disambut oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya beserta jajaran Pemkab Sleman. Agendaini berfokus pada pengujian keandalan sistem integrasi data kependudukan dalam menyaring calon penerima manfaat.

Meutya mengungkapkan, pembenahan penyaluran bansos secara digital merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. menurutnya, kebijakan ini merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos konvensional yang kerap tidak tepat sasaran.

"Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur 'jalan tol data'," kata Meutya.

Infrastruktur digital tersebut lanjut Meutya berfungsi mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antar-lembaga secara cepat.

Sementara itu, penentuan kriteria penerima bantuan dilakukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi masyarakat.

Meutya menegaskan, verifikasi berjalan penuh secara otomatis melalui sistem digital yang objektif.

Mekanisme ini memangkas potensi intervensi manual maupun praktik nepotisme di lapangan, dengan aparatur desa dan lurah tetap bertindak sebagai pengawas.

Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan pencocokan data warga kini selesai dalam waktu sekitar lima menit. Proses ini memangkas waktu pelayanan konvensional yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari.

Sistem ini juga mencegah timbulnya biaya ekstra bagi warga, seperti ongkos transportasi maupun cetak dokumen fisik.

"Seluruh proses pendaftaran Perlinsos Digital diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun," tegas Meutya, seraya meminta warga mewaspadai potensi penipuan.

Data dari Kabupaten Sleman bersama masukan terkait aksesibilitas warga lansia akan diserap sebagai bahan evaluasi komprehensif. Pemerintah pusat menargetkan sistem ini siap 100 persen sebelum diterapkan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota.

Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengapresiasi penunjukan wilayahnya sebagai lokasi percontohan nasional.

Uji coba di Sleman mencakup 76.315 Kepala Keluarga (KK) terdaftar dengan pengawasan 2.862 agen hingga tingkat padukuhan.