KSP dan BGN Turun Gunung, 13 SPPG di Sleman Dihentikan Sementara Terbukti Belum Kantongi SLHS
Verifikasi lapangan program Makan Bergizi Gratis di Sleman oleh KSP dan Badan Gizi Nasional.Foto:dok.Diskominfo
jogja.fin.co.id - Sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sleman dihentikan sementara operasionalnya karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penghentian tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Pemerintah Kabupaten Sleman turun langsung melakukan verifikasi di lapangan, Selasa 8 September 2026.
Peninjauan dilakukan di SPPG Tridadi 3 dan SDN Tridadi. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.
Baca Juga
Tenaga Ahli Utama KSP, Aby Ismawan, mengatakan pengawasan terhadap SPPG dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat pelanggaran prosedur.
Menurut dia, SPPG yang ditemukan melakukan pelanggaran dapat dihentikan sementara sambil dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Jika terdapat indikasi pelanggaran, SPPG akan diberhentikan sementara sebelum ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk menentukan tingkat pelanggarannya, sementara pembiayaan dari BGN juga secara otomatis akan dihentikan hingga status operasional pulih," terang Aby.
Saat meninjau SPPG Tridadi 3, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sleman, Wildan Solichin, menilai kondisi dapur secara umum sudah bersih dan memenuhi prosedur.
Meski demikian, pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan standar tersebut terus diterapkan selama SPPG beroperasi.
"Sidak berkala ini penting untuk satgas dapat mengawasi produksi," ujar Wildan.
Baca Juga
Bagi siswa penerima manfaat, makanan yang disiapkan SPPG juga mendapat respons positif. Chelsea, siswi kelas 6 SDN Tridadi, mengatakan dirinya selalu menghabiskan makanan yang diberikan.
"Suka banget, enak," katanya.
Koordinator Wilayah BGN Sleman, Hening Sucahya, mengatakan koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah dilakukan secara rutin untuk memantau pelaksanaan program MBG.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelengkapan SLHS bagi setiap SPPG. Sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum SPPG dapat menjalankan operasionalnya.
Hening menyebut saat ini terdapat 13 SPPG di Kabupaten Sleman yang dihentikan sementara karena belum memiliki SLHS.
