Pemkab Sleman Resmi Nolkan Denda PBB-P2, Tunggakan 13 Tahun Bebas Sanksi

jogja.fin.co.id - Kabar penting bagi seluruh pemilik objek pajak di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah kabupaten meluncurkan program pemutihan sanksi administratif berupa bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si, menyatakan kebijakan tersebut dihadirkan untuk memberikan keringanan nyata bagi masyarakat di tengah dinamika daya beli saat ini.

Program ini mencakup penghapusan denda dengan nominal sanksi administratif maksimal hingga Rp100 juta.

"Penghapusan denda PBB-P2 yang mencapai angka maksimalnya Rp100 juta untuk tunggakan mulai tahun 2013 sampai tahun ini 2026, itu dihapuskan atau di-nol-kan," ujar Wawan saat jumpa pers di Sleman, Rabu 11 November 2026.

Kebijakan penghapusan denda ini didasari oleh catatan angka piutang pajak yang cukup besar di daerah. Berdasarkan database BKAD Kabupaten Sleman, total akumulasi tunggakan PBB-P2 tercatat mencapai Rp138 miliar.

Dari jumlah tersebut, tumpukan sanksi administratif berupa bunga saja bahkan menyentuh angka Rp53,7 miliar.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan bisa melunasi pokok pajak tanpa harus terbebani oleh akumulasi denda bertahun-tahun.

Pemerintah daerah ingin memastikan wajib pajak terbantu sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Program keringanan ini tidak berlaku selamanya. BKAD Sleman menegaskan pemutihan denda PBB-P2 ini hanya berlaku dalam rentang waktu terbatas, yakni mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Pihaknya mengimbau masyarakat dan wajib pajak segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa pemberlakuan habis.

Harapannya, partisipasi aktif masyarakat dapat mendongkrak realisasi penerimaan pajak yang nantinya bermuara kembali pada peningkatan fasilitas pembangunan dan pelayanan publik di Sleman.