Tancap Gas! Realisasi Investasi Sleman Tembus Angka Fantastis, Jepang Paling Agresif

jogja.fin.co.id - Kinerja investasi di Kabupaten Sleman menunjukkan lonjakan signifikan. Hingga triwulan ketiga 2026, realisasi penanaman modal di Bumi Sembada sukses menembus angka fantastis sebesar Rp3,53 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Triana Wahyuningsih, merinci angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,73 triliun atau 77,21 persen.

Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp804,74 miliar atau 22,79 persen, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 11.009 orang.

"Capaian tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap potensi Sleman," ujar Triana di Sleman, Rabu 11 November 2026.

Pemerintah kabupaten terus mendorong agar pertumbuhan investasi ini diikuti perluasan kesempatan usaha serta manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Dari deretan investor asing yang menanamkan modalnya di Sleman, Jepang tercatat sebagai pihak yang paling agresif. Negeri Sakura tersebut menduduki posisi sebagai salah satu penyumbang investor utama dengan nilai gelontoran dana mencapai Rp108,16 miliar.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sektor usaha pada triwulan ketiga 2026 (Juli–September), sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi keluar sebagai juara bertahan dengan kontribusi terbesar senilai Rp1,14 triliun.

Disusul sektor jasa lainnya Rp185,46 miliar, perdagangan dan reparasi Rp72,54 miliar, listrik, gas, dan air Rp25,95 miliar, serta hotel dan restoran senilai Rp20,89 miliar.

Untuk menjaga tren positif ini, Pemkab Sleman memastikan aspek regulasi dan tata ruang menjadi fondasi utama bagi para pelaku usaha.

Saat ini, pemerintah daerah tengah memproses perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan rampung menjadi perda pada 2027 mendatang.

Dari sisi pelayanan, DPMPTSP Sleman mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan 39 instansi dengan 198 jenis layanan.

Ini dilakukan untuk memangkas kendala perizinan sekaligus memastikan investasi yang masuk berjalan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.