Angka Kemiskinan DIY Turun, Tapi 408 Ribu Warga Masih Hidup Miskin
Suasana permukiman warga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni.Foto: IST
jogja.fin.co.id - Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2026 berada di angka 9,70 persen. Angka ini turun 0,38 persen poin dibanding periode sebelumnya dan menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa.
Meskipun persentase kemiskinan berhasil ditekan hingga satu digit, realita di lapangan menunjukkan pekerjaan rumah Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih sangat menumpuk.
Secara kuantitas, jumlah warga miskin di DIY saat ini masih menyentuh angka 408,87 ribu orang. Angka tersebut memang berkurang 13,9 ribu jiwa dibanding September 2025. Namun, beban sosial ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput tetap tergolong besar.
Salah satu indikator yang menyoroti besarnya sisa beban anggaran adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Baca Juga
Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY mencatat, sebanyak 9.227 unit RTLH telah diperbaiki sepanjang 2023 hingga akhir 2025.
Rinciannya mencakup 4,269 unit pada 2023, 3,135 unit pada 2024, dan 1.823 unit sepanjang 2025. Pembenahan ini menggunakan gabungan anggaran dari APBD, APBN, Dana Keistimewaan (Danais), DAK, hingga CSR perusahaan.
Meski ribuan rumah sudah diperbaiki, baseline data tahun 2022 mencatat ada 56.991 unit RTLH di DIY. Artinya, hingga memasuki tahun 2026, masih terdapat 47.764 unit rumah tidak layak huni yang belum tersentuh perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan pihak Pemda tidak boleh cepat berpuas diri dengan capaian tren penurunan ini.
"Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut," kata Ni Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Ni Made menyebutkan penanganan kemiskinan tidak bisa bergantung sepenuhnya pada APBD semata. Pemda DIY memadukan program perlindungan sosial seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dan Lumbung Mataraman dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca Juga
Program Padat Karya juga terus diandalkan untuk membuka lapangan kerja sementara serta menambah pendapatan warga berpenghasilan rendah.
"Penanganan kemiskinan harus mengedepankan pemberdayaan. Masyarakat usia produktif didorong melalui pelatihan, penguatan UMKM, dan akses modal agar mandiri secara ekonomi," tambahnya.
Secara kewilayahan, BPS DIY mencatat penurunan kemiskinan terjadi baik di kota maupun desa. Persentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi 9,55 persen, sementara di perdesaan berada di level 10,18 persen.
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan penurunan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi DIY triwulan I-2026 yang tumbuh 5,84 persen (year on year). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,02 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke 3,05 persen.
Sementara itu, Kabid Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, menyatakan Pemda telah memetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas sebagai lokus penanganan.
