Jurang Kemiskinan Desa dan Kota Di DIY Masih Jadi Tantangan
Suasana kawasan perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi sasaran program percepatan penanganan kemiskinan.
jogja.fin.co.id - Persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per Maret 2026 berhasil turun ke angka 9,70 persen. Capaian ini menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa.
Meski trennya positif, data Badan Pusat Statistik (BPS) merekam ketimpangan yang masih lebar antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
Persentase penduduk miskin di perdesaan DIY tercatat sebesar 10,18 persen. Angka ini masih berada di level dua digit.
Sementara itu, persentase kemiskinan di kawasan perkotaan sudah menembus angka 9,55 persen.
Baca Juga
Menagih Efektivitas Dana Keistimewaan
Tingginya angka kemiskinan perdesaan menjadi sorotan mengingat DIY memiliki alokasi anggaran khusus. Dukungan Dana Keistimewaan (Danais) serta program intervensi seperti Lumbung Mataraman rutin dikucurkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi warga desa.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menekankan pentingnya efektivitas intervensi anggaran agar langsung menyasar akar masalah di tingkat desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyatakan berbagai program bantuan sosial hingga padat karya harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat produktif.
"Penanganan kemiskinan harus mengedepankan pemberdayaan. Masyarakat usia produktif didorong melalui pelatihan, penguatan UMKM, dan akses modal agar mandiri secara ekonomi," kata Ni Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Selain Lumbung Mataraman, Pemda DIY menjalankan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Seluruh intervensi ini memanfaatkan kolaborasi anggaran APBD, APBN, DAK, CSR, hingga Danais.
Baca Juga
Pemetaan 15 Kapanewon Miskin
Menjawab tantangan ketimpangan wilayah tersebut, Pemda DIY mulai memfokuskan alokasi program pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, mengungkapkan pemetaan wilayah prioritas telah dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
"Saat ini telah dipetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan," ujar Andreas.
Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai diterapkan. Penggunaan data tunggal ini bertujuan mencegah penanganan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
