Angka Kemiskinan Turun ke 6,73 Persen, Sleman Dipercaya Jadi Piloting Bansos Digital
Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama Menkomdigi Meutya Hafid.
jogja.fin.co.id - Keberhasilan menekan angka kemiskinan mengantar Kabupaten Sleman dipercaya sebagai lokasi percontohan nasional uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Keandalan data kependudukan dinilai menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hadir langsung ke Sleman pada Kamis 13 Agustus 2026 untuk meninjau infrastruktur 'jalan tol data'. Kehadirannya disambut hangat oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya beserta jajaran Pemkab Sleman.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengapresiasi penunjukan wilayahnya sebagai lokasi percontohan nasional. Ia menegaskan keandalan data digital ini mendukung tren positif penanganan kemiskinan di Sleman.
Baca Juga
"Keandalan data ini krusial dalam mendukung tren positif penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman, yang berhasil ditekan dari 7,48 persen pada tahun 2024 menjadi 6,73 persen pada tahun 2025," ujar Harda.
Dalam uji coba Perlinsos Digital di Sleman, tercatat 76.315 Kepala Keluarga (KK) terdaftar. Pemkab Sleman mengerahkan 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat padukuhan untuk mendampingi warga.
Rincian data daerah mencatat 75.231 penerima terdaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 43.433 penerima berpotensi layak. Selain itu, terdapat 68.876 penerima terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
Untuk memastikan seluruh warga terlayani secara merata, Pemkab Sleman mengusung filosofi kepemimpinan Jawa Hamangku, Hamengku, Hamengkoni. Filosofi ini diterapkan melalui aksi jemput bola harian oleh para agen padukuhan di lapangan.
Pemerintah daerah juga gencar melakukan sosialisasi publik melalui media sosial yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton, serta media luar ruang di titik-titik strategis.
Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sistem integrasi ini menjalankan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto demi memangkas birokrasi dan menutup celah KKN.
Baca Juga
"Proses verifikasi kriteria penerima manfaat berbasis NIK dan desil ekonomi dilakukan sepenuhnya secara otomatis oleh sistem digital yang objektif, sehingga mengeliminasi potensi intervensi manual maupun praktik KKN," tegas Meutya.
Seluruh masukan dari percontohan di Sleman, termasuk aspek aksesibilitas bagi warga lansia, diserap sebagai bahan evaluasi nasional sebelum sistem Perlinsos Digital diterapkan secara resmi di seluruh wilayah Indonesia.
