DPRD DIY Minta Anggaran Mitigasi Bencana Cair Cepat, Jangan Tunggu Ada Korban

jogja.fin.co.id - DPRD DIY mendesak pemerintah daerah segera mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem tanpa harus menunggu ada korban jiwa menghadapi musim penghujan. Birokrasi pencairan anggaran mitigasi bencana perlu dipangkas agar penanganan di lapangan bisa dilakukan lebih cepat.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti aturan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang kerap terhalang prosedur administratif.

Menurutnya, pencegahan dini tidak boleh terbentur aturan kaku yang baru bisa ditebus setelah status tanggap darurat ditetapkan.

"Pertanyaannya, ketika belum ada status tanggap darurat tetapi kita sudah tahu besok akan hujan dan masyarakat ingin kerja bakti, bagaimana dukungannya?" ujar Eko di Gedung DPRD DIY, Senin 26 Oktober 2026.

Prosedur Kaku Hambat Gotong Royong

Eko menegaskan, pergerakan masyarakat untuk membersihkan drainase dan memperkuat kawasan rawan longsor memerlukan sokongan dana yang memadai.

Jika skema penganggaran terus dipersulit, upaya pencegahan di tingkat akar rumput akan jalan di tempat.

Ia meminta agar prosedur penganggaran mitigasi bencana dibuat lebih fleksibel dan cepat. Walau demikian, sistem pertanggungjawaban atau SPJ harus tetap dijaga agar akuntabel.

"Prosedur penganggaran mitigasi bencana harus fleksibel, cepat, memadai dan pertanggungjawabannya tetap akuntabel," tegasnya.

Selain persoalan anggaran darurat, Komisi A mendorong langkah jangka panjang berupa penetapan Tahun Anggaran 2027 sebagai Tahun Menanam. Gerakan ini difokuskan pada penanaman pohon penghijauan di lereng rawan longsor, mangrove di pesisir selatan, hingga penanaman pohon gayam di sepanjang aliran sungai.

Langkah taktis tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan secara berkelanjutan sekaligus meminimalisasi dampak buruk bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah DIY.