News . 07/05/2026, 17:30 WIB
Penulis : Lina | Editor : Lina
Selain itu, komputer tersebut harus terhubung langsung dengan jaringan intranet milik Pemerintah Daerah Sleman serta menunjuk Kepala Urusan (Kaur) Tata Laksana sebagai operator resmi pemegang akun SIAK. Pengawasan ketat juga diterapkan melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) guna mencegah kebocoran data warga.
Terkait urusan anggaran, Pemkab Sleman menerapkan sistem kolaborasi pembiayaan yang adil. Anggaran dari Disdukcapil Sleman mendanai biaya transportasi operasional serta bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi petugas kelurahan. Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana komputer pendukung di kantor desa dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) masing-masing.
Meski menawarkan banyak kemudahan, Disdukcapil Sleman tetap mengantisipasi potensi kendala sosial dan teknis di lapangan. Tingginya dinamika perubahan data warga yang tidak sebanding dengan kompetensi awal SDM di kelurahan berisiko memicu keterlambatan proses pelayanan.
"Kami terus membekali para petugas kelurahan dengan pelatihan berkala. Langkah pengawasan integritas juga diperketat guna mengantisipasi celah pungli atau maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat," tutup Arifin.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media