Soroti Polemik Film Pesta Babi, Haedar Nashir Minta Produser Buka Ruang Dialog Publik

jogja.fin.co.id - Gelombang kontroversi seputar pemberhentian pemutaran dan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memicu perhatian serius dari berbagai tokoh nasional. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, ikut angkat bicara membedah substansi serta dampak sosial yang lahir akibat sinema kritik tersebut.

Haedar menilai, gagasan utama film yang berfokus pada kritik terhadap penguasaan ekonomi dan politik di tanah Papua sebenarnya mengemban misi yang positif. Namun, ia mengingatkan agar pesan tersebut tersampaikan dengan metode yang tepat agar tidak memicu salah paham.

"Kalau misalnya memang pesan (film) untuk bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang ada di Papua agar tidak menciptakan dominasi, itu baik. Jangan sampai pesan itu tidak sampai ke tujuan, justru yang terjadi adalah kontroversi horizontal," ujar Haedar Nashir saat memberikan pandangan di Yogyakarta, Selasa 19 Mei 2026.

Desak Produser Buka Komunikasi Lintas Sektor

Guna meredam gesekan di tataran akar rumput, Haedar mendorong adanya ruang komunikasi dua arah. Mengingat karya visual tersebut telah menjadi konsumsi khalayak luas, langkah terbaik untuk mengurai benang kusut polemik ini adalah dengan menggelar forum diskusi yang sehat.

Pihak pembuat film atau produser memegang tanggung jawab moral untuk membedah esensi karya mereka bersama elemen masyarakat. Haedar juga mengimbau semua pihak untuk mengedepankan pendekatan sinergi ketimbang memelihara narasi konflik yang dapat menghambat persatuan antara masyarakat Indonesia bagian Barat dan Timur.

"Termasuk dari mereka yang memproduksi film tersebut. Kalau pendekatan konflik terus kita lakukan, maka tidak bisa memobilisasi potensi dari semua lapisan masyarakat," tambah Haedar.

KSAD Bantah Intervensi Militer, Yusril Sebut Isu Administratif

Di tempat terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi mengenai tudingan keterlibatan aparat dalam pembubaran nobar film tersebut di beberapa wilayah. Maruli menegaskan bahwa tindakan penertiban di lapangan murni merupakan inisiatif pemerintah daerah (pemda) demi menjaga kondusivitas keamanan setempat.

Menurut Maruli, koordinasi dengan jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) terjadi atas dasar permohonan bantuan pengamanan dari pejabat wilayah yang mengendus adanya risiko keributan sosial. Langkah ini sekaligus menepis anggapan bahwa institusi TNI bersikap antikritik terhadap isi dokumenter itu.

Baca Juga

• Satgas PPA DIY Turun Tangan Dampingi Keluarga Korban Dugaan Malpraktik RSUD Prambanan
• Jogja Didominasi Langit Berawan, Waspadai Potensi Angin Kencang Hari Ini 5 Juni 2026

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa penghentian nobar bukan merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Yusril mencontohkan, beberapa kampus di Lombok menghentikan acara semata-mata karena kendala administratif, sementara kegiatan diskusi di Bandung dan Sukabumi tetap berjalan aman.

Yusril memandang kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi, asalkan masyarakat tidak terpancing oleh judul film yang dinilai provokatif. Pemerintah menegaskan bahwa proyek swasembada pangan yang berjalan sejak 2022 tersebut murni demi ketahanan energi nasional dan merupakan bagian integral dari pembangunan NKRI, bukan bentuk kolonialisme modern.