Gandeng Baznas, Wali Kota Jogja Salurkan Rp20 Juta per Rumah untuk Warga Miskin

jogja.fin.co.id - Pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat agenda penataan kawasan permukiman demi menjamin keselamatan warga yang tinggal di hunian tidak layak. Otoritas wilayah kini memprioritaskan intervensi terhadap bangunan-bangunan rapuh yang berpotensi runtuh dan mengancam keselamatan para penghuninya melalui skema rehabilitasi fisik.

Penegasan tersebut mengemuka saat Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung proses pemugaran hunian warga di wilayah Kemantren Tegalrejo, Minggu, 31 Mei 2026. Pemerintah daerah memastikan program ini berfokus penuh pada pemulihan struktur bangunan demi menciptakan ruang hidup yang sehat.

"Program bedah rumah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni," kata Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Kegiatan renovasi bersasaran khusus ini menyasar dua rumah warga di Tegalrejo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Keduanya yakni rumah milik Parsilah di wilayah RW 05 Kelurahan Tegalrejo, serta kediaman Sugeng Widodo di area RW 03 Kelurahan Karangwaru.

Hasto menyebut rumah yang ditempati oleh Parsilah masuk dalam kategori darurat karena memiliki tingkat kerusakan struktur yang sangat rentan. Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan pemugaran, bangunan tersebut sewaktu-waktu dapat roboh dan membahayakan keselamatan jiwa penghuni di dalamnya.

Kucuran Dana Stimulan dan Pendataan Massal

Guna mempercepat proses rekonstruksi, pemerintah daerah menggandeng lembaga sosial keagamaan untuk menyalurkan bantuan modal konstruksi. Setiap unit rumah yang terpilih mendapatkan alokasi anggaran stimulan guna membeli material bangunan dasar.

"Masing-masing rumah mendapatkan bantuan bedah rumah sebesar Rp20 juta dari Baznas Kota Yogyakarta," ujar Hasto merinci sumber pendanaan.

Munculnya kasus rumah rapuh di tengah kota ini membuat Pemkot Yogyakarta memperluas radius pemetaan wilayah. Petugas di tingkat kemantren hingga kelurahan kini terus memperbarui data rumah-rumah warga yang memerlukan penanganan darurat agar tidak ada kasus hunian membahayakan yang luput dari bantuan pemerintah.

Mengandalkan Otot Gotong Royong Warga Kampung

Hasto menambahkan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan dan kelayakan hunian perkotaan memerlukan keterlibatan aktif dari banyak pihak. Kehadiran dana eksternal di luar APBD menjadi bukti bahwa program kemanusiaan dapat berjalan lebih responsif jika didukung oleh solidaritas sosial masyarakat setempat.

Pemerintah daerah mengapresiasi peran aktif dari perangkat daerah, komunitas keagamaan, serta warga sekitar yang ikut menyumbangkan tenaga dalam proses pembangunan fisik rumah Parsilah dan Sugeng. Sistem kerja bakti antartetangga terbukti mampu memangkas waktu pengerjaan bangunan secara signifikan.

"Kolaborasi ini sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ketika ada dukungan dari Baznas, perangkat daerah, komunitas keagamaan, dan masyarakat, maka program kemanusiaan ini dapat berjalan lebih optimal," tutur Hasto menjelaskan pentingnya sinergi di lapangan.

Melalui pola kemitraan ini, Pemkot Yogyakarta optimistis angka rumah tidak layak huni di lima belas kemantren dapat terus ditekan setiap tahun, sekaligus memastikan klaster keluarga prasejahtera mendapatkan hak hunian yang aman dan sehat.