Rombak Gerbong Birokrasi, Bupati Sleman Lantik Sekda Baru dan Puluhan Pejabat

jogja.fin.co.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya, merombak susunan pejabat di jajaran pemerintahan daerah. Sebanyak 26 pejabat dari berbagai tingkatan resmi bergeser dan menduduki posisi baru setelah menjalani prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Selasa, 2 Juni 2026. Pergeseran ini menyasar sejumlah posisi vital, mulai dari tingkat Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Secara rinci, mutasi jabatan kali ini melibatkan 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama termasuk posisi Sekda, 9 Pejabat Administrator, 9 Pejabat Pengawas, dan 2 Kepala Puskesmas.

Pengisian pos-pos kosong dan rotasi berkala ini menjadi bagian dari upaya menggerakkan roda birokrasi agar pelayanan publik di wilayah Sleman berjalan lebih optimal.

Ujian Mempertahankan Predikat Meritokrasi Nasional

Perombakan struktur kepemimpinan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Pemkab Sleman dalam mempertahankan rekam jejak kepegawaiannya. Kabupaten Sleman saat ini memegang status sebagai peraih predikat Terbaik 1 Nasional untuk kategori Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN dari BKN Awards.

Bupati Harda Kiswaya menyatakan bahwa proses rotasi dan promosi puluhan pejabat ini berjalan dengan mengacu pada pemenuhan kualifikasi tersebut. Penentuan nama-nama pejabat terlantik mengandalkan penilaian objektif yang berbasis pada kompetensi, prestasi kerja, serta rekam jejak kinerja masing-masing individu, bukan atas dasar kedekatan subjektif.

"Kami berkomitmen untuk terus menjalankan sistem meritokrasi melalui rotasi dan promosi pejabat guna menjalankan pemerintahan dengan baik," tutur Harda Kiswaya saat memberikan pengarahan di hadapan para pejabat baru.

Peringatan Keras Bupati: Jabatan Bukan Sarana Cari Untung

Di luar urusan teknis administrasi kepegawaian, Harda Kiswaya menyelipkan peringatan keras mengenai komitmen moral kepada seluruh jajarannya yang baru saja mengucap sumpah. Bupati menuntut para kepala dinas dan pejabat kewilayahan untuk menciptakan ekosistem kerja yang bersih, akuntabel, serta membentengi diri dari segala bentuk praktik korupsi.

Harda mengingatkan bahwa otoritas dan wewenang yang melekat pada fasilitas jabatan baru rentan disalahgunakan apabila tidak dibarengi dengan integritas personal yang kuat. Ia meminta para aparatur sipil negara untuk kembali ke fungsi dasar mereka sebagai pelayan masyarakat.

"Saya berpesan untuk terus menjaga integritas. Jabatan bukan sarana mencari keuntungan, melainkan ladang pengabdian untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Harda Kiswaya menegaskan poin utamanya.

Pemerintah daerah mewajibkan para pejabat anyar ini segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru demi memastikan program kerja tahunan tidak terbengkalai. Bupati juga meminta mereka mengutamakan etika pemerintahan, menjauhi segala bentuk penyimpangan anggaran, serta selalu mengambil kebijakan yang selaras dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.