News . 16/06/2026, 19:33 WIB
Penulis : Lina | Editor : Lina
jogja.fin.co.id - Musim kemarau panjang tahun ini mulai memukul urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Penyusutan drastis volume air di sejumlah telaga dan embung penampungan kini mengancam keberlangsungan sektor budi daya perikanan serta peternakan warga setempat.
Kondisi kritis tersebut paling terlihat pada kawasan selatan Gunungkidul. Beberapa wilayah pemantauan seperti Kapanewon Panggang, Saptosari, Tepus, hingga Tanjungsari menunjukkan tren penurunan debit air yang mengkhawatirkan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Purwono, membenarkan fenomena alam tersebut. Menurutnya, surutnya air telaga berdampak langsung pada rantai usaha ekonomi warga yang selama ini menggantungkan aktivitas harian pada sumber air terbuka tersebut.
"Untuk embung atau telaga, berdasarkan pemantauan sudah mulai menyusut airnya di wilayah selatan," ujar Purwono di Yogyakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Ketiadaan pasokan air alami memaksa para peternak berpikir keras demi mempertahankan hewan ternak dan kolam ikan mereka. Jika kondisi ini terus memburuk tanpa solusi cepat, warga berpotensi mengalami kerugian besar akibat penurunan produktivitas hingga ancaman kematian komoditas ternak.
Mengantisipasi perluasan dampak kekeringan terhadap hajat hidup masyarakat bawah, pemerintah daerah mulai menyiagakan langkah darurat. BPBD Gunungkidul mengalokasikan ratusan armada bantuan distribusi air bersih siap salur.
Purwono menjelaskan instansinya telah menyiapkan sebanyak 800 tangki air bersih dengan kapasitas tampung mencapai 5.000 liter per unit armada.
"800 tangki dikali 5.000 liter ada sekitar 4.000.000 liter air bersih kami siapkan," rinci Purwono saat memaparkan kalkulasi logistik kebencanaan.
Meski persediaan amunisi air bersih melimpah, pusat kendali operasi BPBD Gunungkidul mencatat belum ada satu pun laporan resmi dari masyarakat. Hingga pertengahan Juni ini, meja redaksi kebencanaan daerah belum menerima dokumen permohonan droping pasokan air dari tingkat komunitas warga.
Otoritas kebencanaan kabupaten menerapkan regulasi ketat mengenai mekanisme penyaluran bantuan di lapangan. Skema pendistribusian air bersih wajib mengutamakan penggunaan pos anggaran tingkat kapanewon terlebih dahulu sebelum menyentuh dana darurat daerah.
Langkah penguncian anggaran ini untuk memastikan efisiensi penanganan krisis di tingkat bawah. BPBD baru akan menggerakkan armada tangki kabupaten saat kemampuan finansial wilayah kecamatan sudah dinyatakan habis.
"Jika anggaran kapanewon habis, baru BPBD masuk sebagai backup agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan," tegas Purwono.
Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha peternakan di zona merah kekeringan, untuk lebih bijak mengelola sisa cadangan air yang ada. Warga juga diharapkan menggalakkan aksi gotong royong demi menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan embung tersisa.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media