Imbas Jalur Mandiri PTN, Prodi Unggulan Kampus Sanata Dharma Mulai Sepi Peminat

jogja.fin.co.id - Tren penurunan jumlah pendaftar perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah rupanya tidak lagi memonopoli kampus-kampus kecil. Kampus swasta papan atas di Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), kini mulai merasakan dampak serupa. Pihak rektorat mengonfirmasi adanya penyusutan jumlah mahasiswa baru, bahkan pada sejumlah program studi (prodi) yang selama ini menjadi lumbung peminat dan berstatus unggulan.

Rektor Universitas Sanata Dharma, Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., mengungkapkan fenomena tersebut merupakan imbas nyata dari tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak berpihak pada keberlangsungan PTS.

Pria yang akrab disapa Romo Bagus ini menilai, model seleksi jalur mandiri di PTN yang kuotanya besar dan jangkauan waktunya terlalu panjang menjadi faktor utama yang menguras calon mahasiswa milik kampus swasta.

"Penurunan jumlah mahasiswa baru saat ini ikut melanda beberapa prodi di USD. Kondisi ini juga terjadi pada prodi-prodi besar yang dulunya menjadi andalan kami. Tren penurunan minat pada prodi favorit sudah mulai terlihat jelas," ujar Romo Bagus, Selasa, 9 Juni 2026.

Desak Evaluasi Total Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi Negeri

Pernyataan dari pimpinan USD ini sekaligus merespons sikap Komisi X DPR RI yang belakangan menyoroti jatuhnya angka pendaftar PTS di berbagai daerah. Parlemen sebelumnya mendesak pemerintah mengevaluasi skema penerimaan mahasiswa baru secara nasional karena dinilai menciptakan iklim kompetisi yang tidak sehat antara kampus negeri dan swasta.

Romo Bagus menyatakan pihak USD mendukung penuh desakan dari DPR tersebut. Menurutnya, isu pembatasan kuota mahasiswa untuk jalur mandiri PTN serta penghentian komersialisasi di dalam kampus negeri harus segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah wajib membatasi jadwal seleksi PTN agar tidak berlarut-larut hingga mendekati awal perkuliahan, yang otomatis membuat PTS kesulitan mengunci komitmen calon mahasiswa baru.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama jajaran pengurus PTS sebenarnya sudah berkali-kali menyuarakan keluhan ini kepada kementerian terkait. Namun, Romo Bagus menyebut respons dari pembuat kebijakan selama ini sangat pasif dan tidak membawa perubahan yang berarti bagi nasib kampus swasta.

Ia menegaskan, yang mendesak bagi lingkungan PTS hari ini adalah ketegasan sikap pemerintah. Negara memegang tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk menjaga ekosistem PTS yang mengelola jutaan mahasiswa di Indonesia.

Baca Juga

• Baru Saja Disuplai, 20.000 Anak Ayam di Panjatan Kulon Progo Hangus Terbakar
• Ngeri! Ular Sanca 3 Meter Ngumpet di Tumpukan Kayu Gudang Warga Banguntapan

Persoalan Pendanaan PTN Jadi Akar Masalah

Bagus juga mengkritisi akar masalah di internal kampus negeri yang membuat mereka terus memperluas kuota penerimaan mahasiswa harian melalui jalur non-subsidi. Ia melihat ada beban pengelolaan keuangan yang berat pada PTN, sehingga mereka terpaksa mencari sumber pendapatan instan dengan cara membuka prodi-prodi baru dan menambah daya tampung secara masif.

Skema pendanaan untuk PTN idealnya diubah agar mereka tidak perlu mencari nafkah dari biaya pendidikan mahasiswa jalur mandiri. Pemerintah harus menyokong PTN lewat pendanaan riset dan pengembangan inovasi.

Dengan begitu, kampus negeri bisa lebih fokus mencetak kader pemimpin dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung pada masyarakat global, tanpa harus menggulung pasar mahasiswa milik PTS.

Di sisi lain, Romo Bagus meminta pemerintah memberikan insentif konkret bagi PTS demi menjaga keseimbangan mutu pendidikan. Dukungan tersebut bisa berupa ketersediaan dana subsidi, bantuan dana pengembangan fasilitas institusi, serta kelonggaran birokrasi dalam membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa kini.