Cegah Kebocoran Anggaran, Sultan HB X Terapkan Standar Pengawasan Ganda di Pemda DIY

jogja.fin.co.id - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperketat sistem pengawalan anggaran daerah melalui skema pengawasan berlapis. Di era digital ini, Pemda DIY mengombinasikan pengawasan internal birokrasi dan eksternal oleh public. Ini dilakukan untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan serta efisien.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, membeberkan sistem ganda tersebut saat mengikuti Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Agenda validasi ini berlangsung secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 18 Juni 2026.

Sultan menjelaskan, integrasi teknologi kini memungkinkan pihak luar ikut memelototi penggunaan anggaran negara di DIY.

“Peran pengawasan internal, yakni Inspektorat, menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena secara prinsip, kami menganggarkan anggaran keuangan pemerintah daerah itu berorientasi pada hasil, kata sultan.

Selain tu pengawasan dari luar dilakukan oleh masyarakat melalui digitalisasi.

" Dan dengan adanya digitalisasi, kami menerapkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat bisa mengawasi informasi pengelolaan keuangan daerah lewat program-program digitalisasi yang sudah kami bangun,” kata Sri Sultan.

Penerapan pengawasan ganda ini menjadi instrumen utama pemda untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan dampak konkret. Sultan menegaskan, prinsip penganggaran di wilayahnya wajib berorientasi pada hasil akhir, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran belanja.

Melalui pemanfaatan platform digital, Pemda DIY berupaya memotong rantai birokrasi yang lambat. Sistem ini juga dirancang untuk mempercepat jangkauan layanan publik sekaligus memperkecil ruang bermanuver bagi potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran di lapangan.

Sultan menambahkan, transparansi mutlak diperlukan demi menumbuhkan kepercayaan publik secara jangka panjang. Caranya dengan membangun fondasi perencanaan pembangunan daerah yang jauh lebih terukur dan bersih dari awal.

Baca Juga

• Sensus Ekonomi 2026: BPS Kerahkan AI Lacak Data Usaha Bodong dan Tidak Wajar
• Cegah Kebocoran Anggaran, Sultan HB X Terapkan Standar Pengawasan Ganda di Pemda DIY