Puluhan Guru dan ASN Golongan IV Naik Pangkat, Wabup Danang Maharsa Beri Pesan Menohok
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada perwakilan ASN di Kantor BKPP Sleman.Foto:humassleman
jogja.fin.co.id - Pencapaian karier tertinggi di tingkat aparatur sipil negara menuntut konsekuensi besar. Puluhan tenaga pendidik dan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman resmi mengantongi dokumen kenaikan tingkat setelah melalui proses panjang.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 September 2026 bagi ASN Golongan IV ke atas di Kantor BKPP Sleman. Dari 58 pegawai penerima dokumen kenaikan pangkat, mayoritas berasal dari sektor pendidikan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, sebanyak 52 penerima berasal dari Dinas Pendidikan. Sisanya terbagi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dua orang, Dinas Kesehatan dua orang, Inspektorat Kabupaten satu orang, serta BKPP satu orang.
Ditinjau dari golongan, penerima terdiri atas empat orang Golongan IV/a, tiga orang Golongan IV/b, dan 51 orang Golongan IV/c. Jalur fungsional mendominasi jenis kenaikan pangkat dengan 55 orang, disusul dua orang jalur struktural dan satu orang jalur tugas belajar.
Baca Juga
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada para pegawai. Ia menegaskan capaian golongan tertinggi ini merupakan buah dari kedisiplinan, ketaatan pada aturan, serta integritas yang diuji selama bertahun-tahun.
"Rangkaian penilaian kompetensi, moralitas, dan integritas mengiringi pencapaian ini," ujar Danang di hadapan para ASN.
Ia berpesan agar para pejabat di golongan puncak tidak lekas berpuas diri. Semakin tinggi jenjang pangkat, beban tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik semakin besar. Seluruh pegawai diimbau memegang prinsip agar senantiasa peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.
"Setiap kebijakan dan pelayanan publik harus dipastikan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Pemerintah daerah juga mengingatkan para pegawai agar menjunjung tinggi budaya kerja Satriya dengan semangat sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh.
Pendekatan tersebut diharapkan menjaga citra birokrasi tetap profesional dan responsif terhadap dinamika pelayanan di tengah masyarakat.
