Riset Kampus Jangan Cuma Jadi Pajangan! Sultan Minta PTN-PTS di Jogja Langsung Keroyok Masalah Warga

jogja.fin.co.id - Hasil riset perguruan tinggi kerap berakhir sebagai tumpukan kertas di perpustakaan tanpa menyentuh kebutuhan nyata di lapangan. Menyadari hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kalangan akademisi mengubah arah penelitian agar langsung menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

Menurut Sultan, hubungan antara pemerintah daerah dan kampus sebenarnya sudah terjalin lama melalui berbagai kerja sama. Namun, kolaborasi tersebut perlu diperluas agar kepakaran akademisi dapat masuk secara terukur ke dalam kerangka kebijakan daerah.

“Pemerintah daerah membutuhkan rekomendasi yang dapat diuji, data yang dapat dipakai, model intervensi yang dapat diterapkan, serta inovasi yang dapat diukur manfaatnya,” ujar Sultan dalam Sarasehan Sains dan Teknologi Yogyakarta Tahun 2026 di Rich Jogja Hotel, Sleman, Rabu 9 September 2026.

Dalam forum yang juga menjadi momentum penguatan konsorsium perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah V itu, Sultan memaparkan, perguruan tinggi memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan, metodologi, dan daya kritis.

Di sisi lain, pemerintah daerah memegang data persoalan serta ruang kebijakan publik. Pertemuan dua kapasitas ini dinilai mendesak agar kebijakan yang diambil berbasis bukti empiris.

Persoalan yang harus dikeroyok bersama pun tidak selalu menuntut inovasi tingkat tinggi yang rumit. Kebutuhan harian masyarakat justru berputar pada hal-hal mendasar yang mendesak untuk diselesaikan.

“Kebutuhan petani menghadapi perubahan musim, pelaku usaha kecil yang ingin berkembang, guru yang berhadapan dengan perubahan zaman, maupun masyarakat yang membutuhkan layanan publik yang lebih mudah dijangkau merupakan bagian dari persoalan yang dapat menjadi ruang kerja perguruan tinggi,” paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, and Teknologi Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. menyoroti pola kerja kampus yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.

Pendekatan parsial tersebut dinilai membuat efektivitas riset kurang maksimal dalam merespons dinamika wilayah.

Melalui pembentukan konsorsium yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta dunia usaha, Wamen Diktisaintek berharap para dosen dengan beragam kepakaran dapat langsung dikerahkan untuk menangani masalah daerah secara terpadu.

Perguruan tinggi dinilai tidak semestinya bekerja dalam menara gading yang terpisah dari realitas sosial di sekitarnya.